REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah tidak membuat link pendaftaran apa pun untuk penyaluran bansos Ramadan.
Gus Ipul mengingatkan hal tersebut kepada masyarakat agar jangan sampai tergiur pada link pendaftaran bansos yang beredar di media sosial karena bisa jadi itu adalah penipuan.
"Tidak ada yang sifatnya pendataan-pendataan begitu. Kalau ada yang meminta supaya mendaftarkan diri agar mendapatkan bansos itu jelas tidak ada dan itu jelas palsu," tegas Gus Ipul ditemui di Jakarta, Rabu (18/3/2025).
Dia menjelaskan bahwa penyaluran bansos reguler dilakukan berdasarkan data yang sudah disusun oleh pemerintah.
Pada kuartal pertama 2025, penyaluran bansos masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Nantinya, pada kuartal kedua atau mulai Mei 2025, pemerintah akan gunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yamg diklaim lebih tepat sasaran.
Gus Ipul mengingatkan kepada masyarakat agar waspada dan tidak mudah terperangkap dengam hoaks di media sosial.
"Saya minta juga masyarakat waspada, banyak sekali yang membuat link-link yang seakan-akan dia membuka pendaftaran bagi mereka yang menginginkan bansos, padahal itu penipuan. Jadi bansos dikirim berdasarkan data yang ada," jelasnya.
Begitu pula dengan bantuan pemerintah untuk korban bencana alam.
Gus Ipul menyampaikan kalau bantuan itu disebut dengan bansos adaptif yang penyalurannya juga melalui pendataan oleh pemerintah sendiri, tanpa link apa pun.
"Bansos adaptif itu kita melalui proses assessment, melalui pendataan yang kemudian ditandatangani oleh pemerintah daerah, baru bansos adaptif turun. Jadi ada proses untuk memperoleh bansos," ucapnya.
Benahi Sistem Penyaluran
Pemerintah saat ini sedang membenahi sistem penyaluran bantuan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.
Gus Ipul mengungkapkan bahwa pemerintah akan fokus memberikan bantuan kepada masyarakat yang masuk dalam daftar desil 1, desil 2 dan desil 3 pada DTSEN.
Selain itu, bansos juga diberikan juga kepada keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas.
"Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan," katanya.
DTSEN sendiri hingga kini masih dalam tahap finalisasi uji petik Badan Pusat Statistik (BPS).
Gus Ipul memastikan bahwa data kemiskinan di DTSEN lebih jelas dengan menggunakan sistem ranking.
Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu.
Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan desil 3 di bawah Rp900 ribu. Walau begitu, kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsi.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa efektivitas program, akurasi data sangat penting.
Meski DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.
"Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya.
Sebelumnya, Gus Ipul telah mengakui kalau bansos selama ini kurang tepat sasaran.
"Bisa dikatakan begitu (belum tepat sasaran). Ada sekian persen yang tidak tepat sasaran," kata Gus Ipul kepada wartawan ditemui di Kantor Kemenko Pemberdayaan Manusia, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Gus Ipul mengungkapkan, penyaluran tidak tepat sasaran itu jumlahnya sekitar antara 10 persen dari data DTKS atau mencapai jutaan orang.
"Iya, bisa jutaan. Jadi masih kita teliti, saya belum berani angkanya, tapi menurut saya lumayan besar. Angkanya saya belum tahu, tapi di bawah 10 persen atau di atas 10 persen ini masih kita teliti," ujarnya.
DTSEN sendiri merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Konsolidasi data ini kemudian akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.
TERPOPULER