Suara.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan restitusi bagi IA dan R, korban penembakan oleh tiga orang anggota TNI AL di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang, senilai Rp1.135.142.900 (Rp1,1 miliar).
Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati mengatakan keputusan restitusi atau nilai ganti rugi tersebut merupakan bentuk nyata perlindungan negara terhadap hak-hak korban kejahatan.
"Tim mendasarkan dari permohonan penderitaan korban yang kemudian dinilai berdasarkan berbagai aspek yang diakui secara hukum. Restitusi bukan sekadar ganti rugi, tetapi juga bagian dari pemulihan bagi korban dan keluarga mereka," katanya, Rabu 19 Maret 2025.
Restitusi tersebut diputuskan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK.
Total restitusi mencakup Rp842.434.500 bagi korban IA yang meninggal dunia, sementara korban R yang mengalami luka tembak menerima restitusi sebesar Rp292.708.400.
Menurut Nurherwati, restitusi merupakan hak korban yang harus dipenuhi.
Oleh karena itu, dia berharap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dapat mengabulkan restitusi senilai yang dihitung LPSK.
Dia menjelaskan penilaian kerugian didasarkan pada ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
Berupa biaya transportasi dan konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani perawatan dan proses hukum, serta kehilangan penghasilan.
Selain itu, kerugian juga dihitung atas penggantian biaya perawatan medis dan ganti rugi, baik materiil maupun immateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan akibat tindak pidana.
Perhitungan ganti rugi kepada IA dan R terdiri atas kerugian materiil, seperti biaya angsuran mobil rental, gaji karyawan, perawatan medis.
Hingga kehilangan penghasilan, serta kerugian immateriil bagi korban yang meninggal dunia dan korban luka tembak.
Lebih lanjut, Nurherwati memerinci, pembayaran restitusi dimaksud menjadi tanggung jawab sejumlah pihak yang terlibat dalam tindak pidana.
Rincian restitusi yang dibayarkan tiap pihak berbeda-beda.
Restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban IA, antara lain, Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp209.633.500, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp147.133.500, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp147.133.500.
Kemudian, Isra Bin (Alm) Sugiri (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500, im Hilmi (pemodal sewa mobil) Rp84.633.500, Ajat Sudrajat (penyewa mobil) Rp84.633.500, dan Rohman (perantara penjualan mobil) Rp84.633.500.
Sementara itu, restitusi yang dibayarkan pelaku untuk korban R, yaitu Bambang Apri Atmojo (pelaku penembakan) Rp146.354.200, Akbar Adli (pemilik senjata api) Rp73.177.100, dan Rafsin Hermawan (terkait penadahan) Rp73.177.100.
Apa Itu Restitusi?
Restitusi dalam hukum adalah pengembalian atau pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan melawan hukum.
Restitusi umumnya berupa penggantian kerugian dalam bentuk uang, barang, atau tindakan tertentu untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran.
Dalam hukum pidana, restitusi sering kali diberikan kepada korban kejahatan, misalnya dalam kasus penipuan atau pencurian, di mana pelaku diwajibkan mengembalikan kerugian korban.
Sementara dalam hukum perdata, restitusi bisa berupa pengembalian barang atau pembayaran kompensasi akibat pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum.
Di Indonesia, restitusi juga diatur dalam beberapa undang-undang, seperti dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
Di mana korban kejahatan tertentu berhak mendapatkan restitusi dari pelaku.
Cara Mengajukan Restitusi
Mengajukan restitusi tergantung pada jenis kasus dan hukum yang mengaturnya. Berikut langkah umum untuk mengajukan restitusi di Indonesia:
1. Menentukan Dasar Hukum Restitusi
Pastikan kasus Anda memenuhi syarat untuk mengajukan restitusi. Beberapa dasar hukum restitusi di Indonesia antara lain:
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (jo. UU No. 31 Tahun 2014) – untuk korban kejahatan seperti perdagangan manusia, kekerasan seksual, atau tindak pidana lainnya.
- KUH Perdata – jika restitusi terkait wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam kasus perdata.
- KUH Pidana – dalam kasus pencurian, penipuan, atau tindak pidana lain yang merugikan korban secara materiil.
2. Mengumpulkan Bukti Kerugian
Siapkan dokumen yang menunjukkan kerugian akibat tindakan pihak lain, seperti:
- Bukti transaksi atau pembayaran (faktur, kuitansi, atau bukti transfer).
- Surat laporan polisi (jika terkait kasus pidana).
- Putusan pengadilan yang menyatakan adanya hak restitusi.
- Dokumen lain yang mendukung klaim kerugian.
3. Mengajukan Permohonan
- Kasus Pidana: Permohonan restitusi diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau langsung dalam proses peradilan pidana. LPSK akan membantu menghitung dan mengajukan restitusi kepada jaksa atau hakim.
- Kasus Perdata: Restitusi diajukan melalui gugatan di pengadilan perdata terhadap pihak yang merugikan. Jika kasusnya sudah masuk ke pengadilan, restitusi bisa dimasukkan sebagai tuntutan ganti rugi.
4. Proses Pengadilan atau Penyelesaian
- Dalam kasus pidana, hakim dapat memerintahkan restitusi sebagai bagian dari putusan pidana.
- Dalam kasus perdata, hakim dapat menetapkan jumlah restitusi setelah mempertimbangkan bukti dan argumen kedua belah pihak.
5. Eksekusi Restitusi
Jika restitusi telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, tetapi pelaku tidak membayar, korban bisa mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri untuk menagih pembayaran tersebut.
Jika Anda mengalami kesulitan dalam mengajukan restitusi, sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara atau meminta bantuan dari LPSK untuk memastikan hak Anda terpenuhi.
TERPOPULER
