Kajian DEN: MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja, Tekan Kemiskinan Capai 5,8 Persen

Suara.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil kajian tentang potensi program makan bergizi gratis (MBG) terhadap penyerapan tenaga kerja serta tingkat kemiskinan.

Hasil kajian tersebut dipaparkan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, dalam rapat jajaran DEN bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Turut hadir dalam rapat kemarin sore, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro job menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro poor, kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," kata Arief di Kantor Presiden, Jakarta usai rapat bersama Prabowo.

Arief menegaskan untuk memastikan MBG berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan tingkat kemiskinan, alur pelaksaan MBG harus dipastikan berjalan baik dan benar.

Menurutnya BPKP perlu melakukan ulasan berkala terhadap pelaksanan MBG. Masyarakat juga diharapkam berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kepastian produk-produk dalam negeri dalam rantai pasok MBG dari mulai bahan makanan hingga peralatan makan yang sampai ke tangan siswa atau penerima manfaat lainnya.

"Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor tidak usah diimpor. Nah ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," ujar Arief.

Larang Produk Impor

Presiden Prabowo meminta produk dalam negeri hasil industri lokal digunakan untuk program MBG. Salah satunya adalah penggunaan wadah atau “tray”.

Prabowo ingin wadah makanan untuk MBG merupakan produk yang diproduksi industri lokal, bukan impor.

Keinginan Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat bersama kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025) sore.

“Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal,” kata Luhut di Kantor Presiden, Jakarta.

Luhut mengakui kekinian masih ada penggunaan produk impor. Ke depan, Prabowo meminta Badan Gizi Nasipnal ikut melakukan pengawasan untuk memastikan penggunaam produk dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan MBG.

“Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” ujar Luhut.

Pernyataan Kepala BGN