REGIONAL:
Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, mengingatkan agar para pendatang yang ingin masuk ke Jakarta setelah Lebaran tahun ini tidak hanya bergantung pada kerabat atau sanak saudara. Pendatang juga harus memiliki keterampilan untuk bisa mengadu nasib di Jakarta.
Menurutnya, tanpa keterampilan, para pendatang ini bisa menjadi beban bagi kota Jakarta. Bahkan, tak sedikit kasusnya pendatang yang jadi pengangguran dan luntang-lantung hidup di Jakarta.
"Memang jangan datang sendirian. Harus bersama keluarga yang diikutin. Nanti dia yang akan memantau, bekerja di mana, ngapain. Jangan jadi beban," ujar Khoirudin saat memberikan keterangan di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/3/2025).
Selain itu, Khoirudin juga menekankan pentingnya keterampilan bagi para pendatang. Jika tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang jelas, para pendatang ini akan kesulitan mencari pekerjaan dan pada akhirnya menjadi masalah bagi Kota Jakarta.
"Paling tidak, barang kali ada keterangan dari kampung, dari kepala desa sekitar, bahwa skill orang ini apa. Sehingga nanti ketika datang ke Jakarta, ketika ada formasi kebutuhan, kami bisa salurkan," tambahnya.
Sepakat Sikap Pramomo
Sementara itu, Khoirudin menyetujui kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang tidak akan menerapkan operasi yustisi terhadap pendatang pasca-Lebaran.
Menurutnya, Jakarta adalah kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari peruntungan, mengingat kota ini merupakan magnet ekonomi dan pusat pembangunan.
"Makanya hak semua orang untuk datang ke Jakarta. Tapi memang juga harus dipastikan orang yang datang ke Jakarta, juga orang yang punya identitas, punya kartu tanda penduduk, yang mau datang ke Jakarta ya persiapkan dulu KTP kampungnya," beber Khoirudin.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak menutup pintu bagi pendatang yang ingin menetap di Jakarta setelah Hari Lebaran. Namun, pihaknya tetap akan melakukan pendataan terhadap para pendatang pasca-Idulfitri.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memiliki keluarga atau kerabat yang tinggal di Jakarta sebagai penjamin.
“Apa yang harus dilakukan adalah menggunakan data Dukcapil. Kalau warga masyarakat yang tidak mempunyai KTP, tentunya dia harus ada yang menjamin dia mau pergi kemana,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/3/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu berharap para pendatang yang datang ke Jakarta sudah memiliki keterampilan untuk bekerja. Dengan demikian, mereka bisa memperoleh pekerjaan dengan lebih mudah, yang pada gilirannya akan menurunkan angka pengangguran di Ibu Kota.
“Pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik, karena kita akan membuka job fair, kita akan membuka balai latihan kerja, kita akan mempersiapkan memperbaiki kualitas kerja,” ujar Pramono.
Pramono Anung juga menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan menjalankan operasi yustisi terhadap pendatang, seperti yang pernah dilakukan pada era Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia menyatakan bahwa setiap orang berhak mencari kehidupan yang lebih baik di Jakarta.
“Maka, yang akan diterapkan lebih manusiawi, lebih terbuka, lebih transparan. Bagi siapa pun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya,” pungkas Pramono.
TERPOPULER
