Gaza Terancam Terbelah: Netanyahu Umumkan Rencana Koridor Militer Kontroversial

Suara.com - Kepresidenan Palestina mengkritik rencana Israel untuk membagi Jalur Gaza selatan dengan membangun koridor militer baru yang akan memisahkan wilayah Khan Younis dari Rafah.

Kritikan ini disampaikan pada Rabu (2/4) sebagai tanggapan terhadap rencana Ketua Otoritas Pemerintahan Israel, Benjamin Netanyahu, untuk menciptakan “Poros Morag” di Gaza selatan yang mirip dengan Koridor Philadelphi di Gaza Utara.

Palestina menganggap rencana tersebut sebagai cerminan dari “niat sebenarnya” Israel untuk melanjutkan penjajahan atas Gaza dan mengacaukan teritori Palestina.

Selain itu, rencana ini dianggap melanggar hukum internasional yang menetapkan bahwa Jalur Gaza adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967.

Kepresidenan Palestina mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera bertindak guna menghentikan agresi Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Palestina juga meminta penarikan pasukan Zionis dari Jalur Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan darurat untuk mencegah bencana kelaparan yang semakin membuat Gaza tidak dapat dihuni.

Di samping itu, kekuasaan untuk mengelola Jalur Gaza harus segera diberikan kepada otoritas Negara Palestina agar mereka dapat melaksanakan rencana pemulihan dan rekonstruksi.

“Ketidakberdayaan komunitas internasional telah memberikan ruang bagi penjajah untuk terus melanggar hukum internasional dan melakukan kejahatan terhadap rakyat dan wilayah kami,” ungkap pernyataan dari Kepresidenan Palestina.

Palestina juga menyerukan agar “negara penjajah didesak untuk mematuhi legitimasi internasional dan menghentikan agresi serta kriminalitasnya.”

Rencana Israel ini merupakan bagian dari perang dan genosida yang dilakukan oleh rezim Zionis, didukung penuh oleh Amerika Serikat, terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

“Kami akan mengambil-alih kendali Poros Morag yang akan menjadi versi baru dari Rute Philadelphi,” ucap Netanyahu, berdasarkan laporan dari harian Yedioth Ahronoth.

Nama Poros Morag diambil dari sebuah pemukiman Israel yang didirikan di wilayah Gaza selatan sebelum penarikan sepihak Israel dari kawasan tersebut pada 2025.

Sementara itu, Koridor Philadelphi adalah jalur sempit yang membentang dari pesisir Jalur Gaza menuju perbatasan Mesir dan telah dikuasai Israel sejak Mei 2024.

Kerusakan di Gaza

Genosida dan pembersihan etnis yang dilakukan oleh militer Israel telah mengakibatkan 80 persen wilayah Gaza utara mengalami kehancuran, menurut seorang pejabat Palestina.

Wilayah seperti kamp pengungsi Jabalia, Beit Hanoun, dan Beit Lahia mengalami kerusakan yang hampir total, seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Gaza, Naji Sarhan, kepada Anadolu pada Rabu.

“Kerusakannya sangat parah, berdampak pada rumah, jalan, dan infrastruktur, yang mengakibatkan Gaza utara menjadi tidak layak huni,” ungkap Sarhan.

Saat ini, lebih dari 300.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal, dan kembalinya pengungsi internal dari Gaza tengah dan selatan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata diperkirakan akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan, tambahnya.

Sarhan menekankan pentingnya dukungan internasional yang mendesak, menunjukkan bahwa rekonstruksi Gaza utara akan membutuhkan upaya besar dan bantuan dari seluruh dunia.

Dalam konferensi pers di Jabalia, Imad Badwan, Wali Kota Beit Hanoun, menyatakan bahwa Gaza utara berada dalam keadaan bencana. Ia menjelaskan kerusakan pada jalan, jaringan air dan limbah, serta infrastruktur penting lainnya, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas UNRWA yang berfungsi sebagai tempat penampungan.

“Serangan Israel telah menyebabkan kematian atau hilangnya lebih dari 5.000 orang dan melukai sekitar 13.000 lainnya, dengan lebih dari 200.000 orang terpaksa mengungsi,” kata Badwan.

Dia juga menyerukan bantuan segera dari UNRWA, Program Pangan Dunia, dan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan tempat berlindung, makanan, pakaian, dan fasilitas kamp bagi para pengungsi.

Kesepakatan gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada hari Minggu, menghentikan perang genosida Israel yang telah merenggut nyawa setidaknya 47.000 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 110.700 orang sejak 7 Oktober 2023.

Kesepakatan gencatan senjata yang terdiri dari tiga fase tersebut mencakup pertukaran tahanan dan penegakan ketenangan yang berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Serangan Israel telah mengakibatkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kehancuran yang luas dan krisis kemanusiaan yang telah merenggut banyak nyawa, termasuk orang tua dan anak-anak, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional sehubungan dengan perang di wilayah tersebut.