Pembalut Dikenakan PPN, Negara Tak Etis Pajaki Kebutuhan Dasar Perempuan

Suara.com - Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk pembalut perempuan yang berpotensi mulai berlaku pada 2027 menuai kritik tajam dari pegiat perlindungan konsumen.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai, kebijakan tersebut tidak etis, anomali, dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Tulus menyampaikan, bahwa pembalut perempuan merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari proses biologis alamiah yang dialami setiap perempuan.

"Masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, saat ini sedang dilanda perasaan gundah gulana, bahkan meradang. Bukan oleh melambungnya harga bahan pangan, tetapi potensi melambungnya harga pembalut untuk perempuan. Pasalnya. kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berancang-ancang menerapkan PPN sebesar 11 persen, yang akan diterapkan pada 2027," ujar Tulus dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).

Ia mengakui secara regulasi teknis, pembalut memang belum dikecualikan dalam aturan perpajakan saat ini.

"Jika merujuk pada aspek normatif dan regulasi, penerapan PPN 11 persen pada pembalut itu memang relevan dengan regulasi yang ada, sebab hal itu sudah diatur pada PP No. 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Intinya, pembalut perempuan tidak dikecualikan sebagai produk yang dari PPN, alias menjadi obyek pengenaan PPN," jelasnya.

Namun dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan dasar dan hak asasi, Tulus menegaskan bahwa kebijakan tersebut keliru.

"Namun jika merujuk pada sisi kebutuhan dasar, bahkan bench marking internasional, pengenaan PPN 11 persen pada produk pembalut perempuan adalah kebijakan yang anomali, bahkan berpotensi melanggar HAM. Sebab pembalut perempuan sebagai kebutuhan dasar, adalah tidak etis negara menerapkan PPN pada pembalut untuk perempuan," katanya.

"Bagi perempuan, khususnya yang sudah memasuki akil baligh, dan masih masa produktif, pembalut untuk menstruasi adalah kebutuhan dasar (basic need), layaknya bahan pangan. Sebab menstruasi adalah peristiwa biologis/alamiah yang dialami oleh perempuan. Oleh sebab itu, pengenaan PPN adalah kebijakan yang anomali, absurd, bahkan melanggar HAM perempuan," lanjut Tulus.

Tulus juga membandingkan besaran pajak pembalut di Indonesia yang dinilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan praktik di berbagai negara lain.

"Merujuk pada kebijakan di negara lain, baik di ASEAN, Amerika, dan Eropa; kebijakan PPN untuk pembalut perempuan juga tidak terlalu lazim, atau, setidaknya angka dan prosentase PPN di Indonesia terlalu tinggi. Banyak negara yang membebaskan PPN untuk pembalut perempuan, seperti di Malaysia, Brunei, Selandia Baru, Skotlandia, Amerika, Afrika Selatan, Bostwana, Uganda, Kenya, dll. Di Indonesia justru PPN-nya tertinggi kedua di ASEAN , setelah Philipina. Banyak juga negara yang menggratiskan pembalut perempuan, khususnya di sekolah, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Masak kita kalah dengan negara negara di Afrika?," paparnya.

Melihat kondisi tersebut, FKBI mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk segera membatalkan rencana penerapannya melalui revisi peraturan.

"Mengacu pada konfigurasi tersebut, maka, tidak seharusnya DJP Kemenkeu menerapkan PPN untuk pembalut perempuan. Justru sangat mendesak bagi DJP Kemenkeu untuk membatalkan kebijakan tersebut, dengan cara mengeluarkan/diskualifikasi pembalut perempuan dari obyek yang dikenai PPN. Segera amandemen PP No. 49/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai," tegasnya.

Selain menyoroti pemerintah, Tulus memberikan catatan khusus bagi para produsen pembalut agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Di sisi yang lain, industri pembalut juga harus bermanuver untuk memproduksi pembalut yang ramah lingkungan, agar limbah pembalut mudah diurai oleh lingkungan. Apalagi banyak pembalut yang pembuangannya secara serampangan, bersampah organik," tambahnya.

Sebagai jalan keluar penerimaan negara, Tulus menyarankan pemerintah untuk mengalihkan fokus optimalisasi penerimaan ke sektor lain yang berdampak positif bagi kesehatan publik, seperti peningkatan cukai rokok dan Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK).

"Negara memang perlu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/cukai, untuk menggali pendapatan negara. Namun tidaklah pantas jika obyek yang dikenakan adalah komoditas yang menjadi kebutuhan dasar, seperti pembalut perempuan itu! Jika DJP Kemenkeu cerdas dan kreatif, maka bersinergi dengan Ditjen Bea Cukai untuk mengenakan dan menaikkan cukai minuman manis dalam kemasan dan menaikkan cukai rokok. Apalagi sudah dua tahun belakangan, cukai rokok justru tidak dinaikkan. Selain potensi pendapatannya lebih banyak, juga sebagai instrumen untuk pengendalian konsumsi dan melindungi masyarakat. Maka, batalkan wacana kebijakan PPN untuk pembalut perempuan!" pungkasnya.