Soal Tarif Dagang Trump, Dasco: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Tempat Pembuangan Negara Lain

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Indonesia jangan sampai menjadi tempat pembuangan barang-barang dari negara lain yang tak bisa masuk Amerika Serikat usai adanya kebijakan kenaikan tarif dagang yang baru diumumkan Donald Trump. 

"Penting memperhatikan jangan sampai Indonesia menjadi sasaran “tempat pembuangan” barang barang produk negara lain yang tidak bisa dipasarkan di AS," kata Dasco kepada wartawan, Kamis (3/4/2025). 

Ia mengatakan, jika Indonesia menjadi sasaran negara lain usai tak bisa masuk ke AS, hal itu akan menggagalkan hilirisasi Indonesia. 

"Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa mengagagalkan proses hilirisasi kita," ujarnya. 

Untuk itu, ia pun meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bisa menjaga secara bersama-sama kepentingan nasional. 

"Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekitif, legislatif dan penegak hukum," pungkasnya. 

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menerapkan 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.  

Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS. 

Tarif yang dimaksud termasuk 'Manipulasi Mata Uang dan Hambatan Perdagangan' negara-negara tersebut. Kolom yang berdekatan menunjukkan tarif baru AS terhadap setiap negara, serta Uni Eropa.  Tarif tersebut, dalam banyak kasus, kira-kira setengah dari tarif yang diklaim oleh pemerintahan Trump telah 'dibebankan' kepada AS oleh setiap negara. 

Tarif timbal balik tidak serta merta menjadi satu-satunya tarif AS yang akan dihadapi negara-negara ini. Gedung Putih mengatakan kepada Eamon Javers dari CNBC pada hari Rabu bahwa tarif timbal balik baru terhadap Tiongkok akan ditambahkan ke tarif yang ada dengan total 20 persen, yang berarti tarif sebenarnya terhadap Beijing berdasarkan ketentuan Trump ini adalah 54 persen.

Strategi pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif resiprokal terbaru dari Amerika Serikat (AS), yang dikenakan sebesar 32% dari tarif dasar 10% yang berlaku untuk semua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa tarif resiprokal yang akan efektif mulai 9 April 2025 ini diperkirakan akan berdampak besar pada daya saing ekspor Indonesia ke AS.

"Produk-produk ekspor utama Indonesia yang masuk ke pasar AS antara lain elektronik, tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang, serta produk perikanan," ujar Airlangga dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Kamis.

Pemerintah kini tengah mengkaji dampak tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut serta ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Mereka juga berencana mengambil langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Airlangga menekankan komitmen untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah fluktuasi pasar keuangan global setelah pengumuman tarif resiprokal AS. Bersama Bank Indonesia (BI), Pemerintah Indonesia berupaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing tetap terjaga agar bisa memenuhi kebutuhan pelaku bisnis serta menjaga stabilitas ekonomi.

Sejak awal tahun, Pemerintah Indonesia telah melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Tim lintas kementerian, perwakilan di AS, dan pelaku usaha nasional telah bekerja sama secara intensif untuk mempersiapkan diri menghadapi tarif tersebut.

Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk negosiasi langsung. Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menangani permasalahan yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 oleh US Trade Representative.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kabinet untuk melaksanakan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta deregulasi dengan menyederhanakan dan menghapus regulasi yang menghambat, terutama terkait Non-Tariff Measures (NTMs).

"Langkah ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing, mempertahankan kepercayaan pasar, dan menarik investasi demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan strategis tambahan untuk memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan. "Indonesia sudah berkomunikasi dengan Malaysia selaku ketua ASEAN untuk mengambil langkah bersama, mengingat seluruh sepuluh negara ASEAN terkena dampak dari pengenaan tarif AS," tutupnya.