INDEF Sarankan Pemerintah Harus Negosiasi Dagang Lawan Tarif Trump

Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk mengambil sikap terkait kebijakan reciprocal tariff atau tarif impor Amerika Serikat oleh Donald Trump.

Direktur Program INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini menyebutkan, pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS sesegera mungkin.

Menurutnya, cara itu perlu segera dilakukan agar dapat mengurangi dampak tarif terhadap produk ekspor Indonesia ke AS.

"Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS," kata Eisha dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/4/2025).

Pemerintah juga didorong untuk mengoptimalkan instrumen perjanjian dagang, baik secara bilateral maupun multilateral, guna membuka akses pasar baru bagi produk-produk terdampak.

Eisha menyebutkan, perjanjian dagang seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) serta inisiasi kerja sama dengan negara-negara non-tradisional perlu segera dimanfaatkan untuk mendorong ekspor sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, serta produk pertanian dan perkebunan seperti minyak kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan.

"Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor," kata Eisha.

Selain perluasan pasar, dukungan dari sisi fiskal juga dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan industri.

Pemerintah disarankan memberikan insentif keuangan, subsidi, serta keringanan pajak guna membantu pelaku usaha menghadapi lonjakan biaya produksi dan penurunan permintaan akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat.

Lebih jauh, Eisha menekankan pentingnya strategi jangka panjang melalui investasi dalam inovasi dan teknologi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja nasional.

"Itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang," katanya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tarif resiprokal sebesar 32 persen.

Tarif yang diberlakukan untuk Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia lain, seperti Malaysia (24 persen), Singapura (10 persen), India (26 persen), Filipina (17 persen), dan Jepang (24 persen).

"Penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung, tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan," jelas Eisha.

INDEF menilai bahwa kebijakan proteksionisme yang ditempuh Trump bertujuan untuk mendorong produksi dalam negeri dan membuka lapangan kerja di AS.