Pengacara Sebut Kasus Hasto PDIP Bikin Investor Kabur dari Indonesia, Mengapa?

Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyebut kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang dihadapi kliennya mempengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa penegakkan hukum harus berjalan dengan baik, khususnya di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinilai melemah. Jika tidak, Ronny menyebut para investor asing tidak akan mau berinvestasi di Indonesia.

“Investor semua kabur karena kami melihat bahwa penegakan hukum yang berjalan saat ini tidak berjalan dengan baik dan tidak ada kepastian hukum,” kata Ronny di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025)

“Maka di pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini nanti kita akan uji bersama, dan semoga ada keadilan untuk Mas Hasto dan ini menjadi contoh untuk kita semua,” tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, pengacara Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis juga menyampaikan hal serupa. Dia menilai penegakkan hukum yang tidak adil akan menjadi wajah buruk bagi Indonesia.

“Saya kira investor asing akan sangat galau, sangat gamang, sangat gundah, kalau ingin melakukan investasi di Indonesia, apalagi dalam keadaan ekonomi yang sangat-sangat mencemaskan ini,” tandas Todung.

Eksepsi Ditolak Hakim

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau tanggapan atas dakwaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal itu disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan putusan sela.

“Mengadili, menyatakan keberatan penasihat hukum Terdakwa Hasto Kristiyanto tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

Dengan begitu, persidangan dua perkara ini akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dengan pemeriksaan para saksi.

“Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan putusan tersebut di atas,” ujar Hakim Rios.

Dakwaan Jaksa

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.