Prabowo Ingin Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, DPR Ingatkan Bahaya 'Agenda Terselubung' Israel

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa mendukung Kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun, ia mewanti-wanti kepada Pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang rencana mengevakuasi warga Gaza, korban perang ke Indonesia.

“Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Ia menegaskan bahwa Kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.

“Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tuturnya.

Terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi Warga Gaza ke Indonesia, TB memberikan apresiasi. Namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.

“Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?” ungkapnya.

Ia pun menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya.

Menurutnya, hal ini justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

“Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” katanya.

Ia pun mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.

“Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ujarnya.

Jaminan Pemulangan

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan apabila proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.

“Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengevakuasi warga Gaza di Palestina ke Indonesia. Prabowo menyebut akan mengevakuasi 1.000 orang pertama jika memungkinkan.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia.

Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, menuturkan bahwa Israel kemungkinan tidak akan mau menerima kembali warga Gaza setelah evakuasi dilakukan, kendati genosida Zionis telah berakhir.

Buya Anwar juga meminta pemerintahan Prabowo untuk kembali mempelajari sejarah dari genosida Zionis di Palestina.

"Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel," ucap Buya Anwar dalam keterangannya, dikutip Kamis (10/4/2025).

Sekalipun terdapat usaha bantuan untuk pengobatan dan perawatan rakyat Gaza akibat serangan Israel beberapa hari yang lalu, Buya Anwar pun meminta pengobatan dan perawatannya harus dilakukan di Gaza, dan bukan di tempat lain.

"Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka," tegasnya.