REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berencana untuk membuka keran impor nonkuota.
Namun, kebijakan yang diambil tersebut sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan penguatan cadangan pangan nasional itu dinilai memerlukan mitigasi serius agar tidak merugikan petani dan produsen lokal.
Johan mengatakan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) perlu segera menyiapkan skema perlindungan nyata bagi petani lokal.
"Kami mendukung langkah Presiden Prabowo dalam membuka impor non-kuota, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin pasokan. Tapi kami juga mendesak agar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pangan Nasional segera menyiapkan skema perlindungan," ujar Johan kepada wartawan, Sabtu (12/4/2024).
Johan khawatir tanpa langkah cepat dari kementerian teknis, banjir produk impor yang tidak terbatas bisa menekan harga hasil panen petani. Sekaligus juga dapat mengganggu semangat produksi dalam negeri.
Karena itu, Johan mendorong Kementan untuk mengoptimalkan subsidi input produksi, memperkuat distribusi pupuk, dan menjamin harga pembelian pemerintah yang layak.
Sedangkan Kemendag, menurut Johan, perlu memperketat pengawasan standar produk impor dan melarang masuknya komoditas saat panen raya.
"Badan Pangan Nasional harus memastikan neraca pangan disusun berdasarkan data riil dan kebutuhan riil produksi,” katanya.
Komisi IV DPR RI menurut Johan akan terus menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketat.
dalam tata kelola impor atau dampak negatif yang tidak tertangani, dia memastikan Komisi IV akan mengambil langkah tegas termasuk membentuk Panitia Kerja atau Panja.
“Kami ingin pastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi ketahanan pangan nasional dan tidak menjadi bumerang bagi petani kecil. Pemerintah harus hadir secara utuh dalam ekosistem pertanian, tidak hanya membuka kran impor, tapi juga memperkuat produksi dalam negeri,” katanya.
Buka Keran Impor
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghilangkan kuota impor dengan tujuan mempermudah pengusaha Indonesia, terutama yang bermitra dengan perusahaan global, dalam menjalankan usahanya.
Perintah itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional pada Selasa (8/4/2025) lalu saat merespons kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan," ujar Prabowo.
Pernyataan Prabowo itu muncul setelah mendengar keluhan dari pengusaha yang memiliki kemitraan dengan perusahaan global, khususnya dari Amerika Serikat.
Para pengusaha tersebut merasa bahwa aturan terkait impor di Indonesia menciptakan ketidakpastian dalam proses negosiasi dan berpotensi menunda realisasi investasi.
Kebijakan penghapusan kuota impor ini menjadi sorotan tajam dan memicu perdebatan.
Sementara di satu sisi, kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah arus barang dan meningkatkan daya saing pengusaha Indonesia di kancah global.
Namun, di sisi lain, kekhawatiran akan nasib industri dalam negeri, terutama sektor-sektor yang rentan terhadap persaingan harga, semakin menguat.
Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo diharapkan dapat mempertimbangkan dengan matang masukan dari berbagai pihak, termasuk pelaku industri, dalam merumuskan kebijakan impor yang tidak hanya menguntungkan sebagian pihak. Tetapi juga menjaga keberlangsungan dan daya saing industri nasional secara keseluruhan.
TERPOPULER