Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos

Kamis, 17 April 2025 | 12:41 WIB
Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). (Suara.com/Lilis)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Desk Sekolah Rakyat Mulai Dibuka

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau rencana lokasi Sekolah Rakyat yang ada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (8/3/2025). (Foto dok. Biro Humas Kemensos)
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau rencana lokasi Sekolah Rakyat yang ada di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (8/3/2025). (Foto dok. Biro Humas Kemensos)

Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya menyampaikan bahwa Desk Sekolah Rakyat mulai dibuka pada Rabu (16/4) kemarin, selama lima hari di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, Desk Sekolah Rakyat dibuka pada Rabu dan Kamis (16-17 April 2025) serta Senin hingga Rabu (21-23 April 2025) yang berisi perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga yang menangani Sekolah Rakyat.

“Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan,” kata Mensos sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu (16/4) malam.

Di desk ini, lanjutnya, daerah bisa pula mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat.

Ia mengatakan para kepala daerah dari berbagai wilayah saat ini memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat.

Mereka tampak antusias menyambut program dari Presiden Prabowo Subianto ini.

Karena itu, ia pun mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos agar selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat balasan yang dikirimkan oleh Kemensos kepada mereka.

“Kami berterimakasih kepada gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” imbuhnya.

Baca Juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun

Ia menegaskan Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI