Pemerintah Lebih Pilih Guru ASN dan PPPK untuk Sekolah Rakyat, Ini Kata Mensos

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk prioritaskan guru ASN dan PPPK yang akan ditugas mengajar di Sekolah Rakyat. Sedangkan perekrutan dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) hanya sebagai opsi apabila jumlah tenaga pengajar masih dirasa kurang.

"Prioritasnya adalah PNS. Yang kedua P3K, baik P3K penuh maupun P3K paruh waktu. Jika tidak ada lagi, maka bisa kita pertimbangkan untuk rekrutmen baru guru PPG," kata Gus Ipul temui saat memantau Desk Pembahaaan Sekolah Rakyat bersama Kepala Daerah di Jakarta Selatan, Kamis (16/4/2025).

Gus Ipul menambahkan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sudah berkirim surat kepada Kepala Daerah untuk mendata guru ASN dan PPPK yang memenuhi syarat untuk menjadi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Nantinya mereka diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah.

"Ada nama-namanya yang layak untuk nanti mudah-mudahan bisa diikutkan seleksi pada tahap berikutnya. Iya memang memenuhi syarat untuk jadi kepala sekolah," imbuhnya.

Gus Ipul berharap, guru ASN dan PPPK yang direkrut untuk Sekolah Rakyat diutamakan bagi yang belum ada penempatan. Sehingga tidak perlu ada pindah penugasan. Namun, kebijakan tersebut akan diserahkan otoritasnya kepada setiap pemerintah daerah.

Sebelumnya, Ketua Formatur Sekolah Rakyat M. Nuh menyampaikan, setiap calon pengajar akan dites kemampuan empati sosial.

Kemampuan empati sosial itu penting dimiliki para guru di Sekolah Rakyat karena nantinya murid yang diajarkan berasal dari kelompok menengah bawah bahkan miskin ekstrem.

"Akan mita tes, kita ingin tahu para guru itu punya empati sosial. Tidak hanya dia punya kompetensi akademik yang bagus, tapi paling tidak, karena ini berangkatnya adalah dari anak-anak yang punya kelas khusus, sehingga para gurunya itu pun juga harus punya empati sosial," kata Nuh saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Para guru juga harus menjadi tenaga pendidik yang transformatif. Artinya, mampu memotivasi dan menghantarkan para murid bisa punya kepercayaan diri yang baik.

"Karena mereka ini punya latar belakang yang sangat khusus. Oleh itu kita ingin merumuskan, yang akan mengajar guru-guru yang transformatif. Bisa memindahkan anak-anak dari posisi X nol ini menjadi X100," ujarnya.

Desk Sekolah Rakyat Mulai Dibuka

Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya menyampaikan bahwa Desk Sekolah Rakyat mulai dibuka pada Rabu (16/4) kemarin, selama lima hari di gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, Desk Sekolah Rakyat dibuka pada Rabu dan Kamis (16-17 April 2025) serta Senin hingga Rabu (21-23 April 2025) yang berisi perwakilan dari beberapa kementerian dan lembaga yang menangani Sekolah Rakyat.

“Desk ini untuk melayani daerah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persiapan sekolah rakyat mulai dari perizinan, penyediaan lahan, rekrutmen guru, murid serta dukungan sarana prasarana dan dukungan daerah yang diperlukan,” kata Mensos sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu (16/4) malam.

Di desk ini, lanjutnya, daerah bisa pula mengajukan pertanyaan seputar sekolah rakyat.

Ia mengatakan para kepala daerah dari berbagai wilayah saat ini memang mulai mengajukan proposal pembangunan sekolah rakyat.

Mereka tampak antusias menyambut program dari Presiden Prabowo Subianto ini.

Karena itu, ia pun mempersilakan para kepala daerah mengajukan permohonan ke Kemensos agar selanjutnya dilakukan asesmen, sesuai surat balasan yang dikirimkan oleh Kemensos kepada mereka.

“Kami berterimakasih kepada gubernur dan bupati/walikota menyambut ini dengan baik, sejak hari ini kami juga telah membuka desk lintas kementerian selama tiga hari untuk melayani proposal dan pertanyaan dari kabupaten/kota terkait Sekolah Rakyat,” imbuhnya.

Ia menegaskan Kemensos membuka ruang selebar-lebarnya bagi daerah yang siap untuk mendukung program Sekolah Rakyat, terutama dari sisi penyediaan lahan minimal 5 hektare.

Mensos mengatakan Sekolah Rakyat merupakan upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Sekolah Rakyat, lanjutnya, akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.

“Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan,” ujarnya.

Mensos menambahkan Sekolah Rakyat dipastikan akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga memungkinkan seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan.

Sistem ini memastikan bahwa yang masuk benar-benar anak dari keluarga miskin yang membutuhkan.