Mengapa Status Perempuan Bisa Membuat Korban Femisida Justru Disalahkan?

Suara.com - Tragedi maut yang merenggut nyawa Dini Hardiyanti (30) dan buah hatinya yang baru berusia empat tahun di Madiun, Jawa Timur, memicu duka mendalam serta kemarahan publik atas kejahatan terduga pelaku.

Namun di jagat maya, narasi yang bergulir justru memperlihatkan sisi muram lain: kejamnya penghakiman terhadap korban (victim blaming).

Bukannya menyoroti tindak kekerasan brutal yang merenggut dua nyawa tak berdosa, linimasa media sosial justru disibukkan dengan urusan domestik almarhumah.

Status Dini sebagai istri siri sekaligus istri kedua terduga pelaku dijadikan bahan gunjingan liar.

Label sinis seperti ‘pelakor’ pun diobral tanpa rasa empati. Status perkawinan korban seolah dipakai sebagian warganet untuk merasionalkan kejahatan keji tersebut, seakan-akan pilihan hidupnya layak diganjar dengan maut.

Fenomena menyudutkan korban ini memantik keprihatinan serius dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pemerintah menyayangkan masih kentalnya budaya menyalahkan korban di tengah kasus pidana yang begitu tragis.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menegaskan bahwa status perkawinan korban tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan, terlebih tindakan yang merenggut nyawa.

"Apa pun status perkawinan korban, termasuk sebagai istri siri, tidak pernah dapat menjadi alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan, apalagi penghilangan nyawa," ucap Amurwani.

Lantas, mengapa status perempuan bisa begitu memengaruhi cara masyarakat memandang korban femisida? Bagaimana stigma terhadap kehidupan pribadi perempuan justru menggeser perhatian dari kekerasan yang dialaminya?

Fokus Pada Kasus Hukum Bukan Kehidupan Pribadi Korban

Tragedi yang menimpa Dini dan anak itu sudah sepatutnya mendapat sorotan dari sisi hukum, sebagaimana dilabeli tindak pembunuhan sadis oleh Polda Jawa Timur.

Oleh karena itu, Amurwani mengingatkan masyarakat tidak sibuk memperdebatkan status dan kehidupan pribadi korban.

Menurutnya, perhatian publik seharusnya diarahkan pada tindakan kekerasan yang menyebabkan seorang ibu dan anaknya kehilangan nyawa.

Amurwani juga mengajak masyarakat untuk menghentikan kebiasaan menyalahkan korban dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, publik perlu mendorong proses hukum yang adil dan memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kami mengajak masyarakat untuk berhenti menyalahkan korban.

"Fokus kita seharusnya adalah memastikan keadilan bagi korban, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, serta mencegah agar tragedi serupa tidak kembali terjadi," katanya menambahkan.

Status Istri Siri dan Kerentanan Perempuan dalam Relasi Kuasa

Persoalan status perkawinan Dini juga menjadi perhatian Indonesia Femicide Watch (IFW). Organisasi tersebut menilai posisi korban dalam ikatan perkawinan siri membuatnya berada dalam kondisi rentan secara hukum maupun sosial, terutama ketika berhadapan dengan ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan personal.

IFW mengategorikan pembunuhan Dini sebagai femisida oleh pasangan intim atau intimate partner femicide. Penilaian tersebut didasarkan pada relasi korban dan terduga pelaku, cara pembunuhan dilakukan, serta dugaan motivasi berbasis gender.

Khofifah dari Jakarta Feminist menekankan bahwa persoalan yang dialami Dini tidak dapat disederhanakan sebagai konflik kecemburuan terkait keberadaan istri sah terduga pelaku.

"DH berada dalam ikatan pernikahan siri, sebuah posisi yang secara struktural sangat rapuh di mata hukum dan sosial," kata Khofifah.

Menurutnya, ketimpangan posisi tersebut dapat memberikan keleluasaan bagi terduga pelaku untuk menyembunyikan keberadaan korban dan anaknya serta mengabaikan hak-hak dasar mereka.

"Ketika korban berupaya menyuarakan ketidakadilan, menuntut kejelasan status dan perlakuan diskriminatif yang dialaminya, direspons dengan kekerasan fisik hingga penghilangan nyawa," imbuh Khofifah.

IFW menilai kekerasan dalam kasus ini berkaitan dengan persoalan stereotip dan subordinasi perempuan. Karena itu, organisasi tersebut mengingatkan agar kasus ini tidak hanya dilihat sebagai persoalan kecemburuan atau konflik pribadi antara pasangan.

Diakui pula oleh Amurwani bahwa ketergantungan ekonomi, tanggung jawab terhadap anak, dan tekanan sosial sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan dan sulit keluar dari hubungan yang tidak sehat.

Karena itu, ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan perlu diperkuat melalui akses terhadap pendidikan, pekerjaan, penghasilan, serta sumber daya ekonomi lainnya.

Menurutnya, akses tersebut dapat membantu perempuan memiliki posisi tawar dan kemampuan untuk menentukan pilihan hidup secara mandiri.

"Perempuan harus memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan sumber daya ekonomi agar mempunyai posisi tawar serta kemampuan menentukan pilihan hidupnya sendiri," ujarnya.

Amurwani menegaskan, kemandirian ekonomi juga harus dibarengi dengan perlindungan hukum dan dukungan sosial yang memadai. Dengan begitu, perempuan tidak merasa harus mempertahankan hubungan yang membahayakan dirinya hanya karena tidak mempunyai pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Mengapa Pembunuhan terhadap Perempuan Disebut Femisida?

Komnas Perempuan turut menegaskan bahwa kasus pembunuhan Dini dan anaknya di Madiun terindikasi sebagai femisida. Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan dan anak perempuan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, terutama kontrol dan relasi kuasa yang timpang.

Dalam kasus ini, terduga pelaku merupakan pasangan korban, yakni orang yang semestinya menjadi sumber rasa aman.

Data pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan terdapat 239 kasus femisida yang teridentifikasi dari 452 berita terkait pembunuhan perempuan sepanjang 2025. Sekitar 61 persen di antaranya merupakan femisida intim, yakni pembunuhan yang dilakukan pasangan atau orang terdekat dalam keluarga.

Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menyebut femisida dalam relasi personal sangat rentan terjadi pada perempuan yang pasangannya berulang kali melakukan kekerasan dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat.

"Ketika perempuan dipandang sebagai objek yang dimiliki, bukan pasangan yang bermartabat, perlawanan atau tindakan di luar kehendak pelaku dapat dibalas dengan kekerasan apa saja, termasuk tindakan sadistik yang menghilangkan nyawa," ujarnya.

Komisioner Komnas Perempuan, Yuni Asriyanti, juga mengingatkan bahwa penyebutan motif cemburu atau emosi sebagai penjelasan utama pembunuhan berisiko menormalkan kekerasan dan menggeser tanggung jawab kepada korban.

"Kami mendorong kepolisian menelusuri riwayat ancaman, kontrol, dan kekerasan sebelum kejadian, termasuk perlakuan ekstrem dan sadistik terhadap jenazah korban. Jangan berhenti pada alasan cemburu atau emosi," tegasnya.

Komnas Perempuan turut menyoroti pemberitaan mengenai pesan yang disampaikan kuasa hukum keluarga, yang menunjukkan korban merasa takut dan terancam sebelum kejadian.

Lembaga tersebut menilai, apabila informasi itu benar, riwayat ancaman dan pola kontrol perlu menjadi bagian dari pembuktian, termasuk dalam menilai unsur perencanaan.

Upaya menghilangkan jejak dengan merusak jenazah juga dinilai perlu dibaca sebagai bagian dari pola kekerasan, bukan sekadar luapan emosi sesaat.