Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan memang posisi PDIP kekinian mendukung pemerintahan, tapi tetap berada di luar pemerintahan. Hal itu sudah ditegaskan sejak Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024.
"Ya memang seperti yang sudah ditegaskan beberapa kali misalnya menjelang pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober, PDIP adalah kekuatan partai politik yang akan memberikan support dan dukungan kepada pemerintah tanpa harus masuk dalam koalisi," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Menurutnya, memang membantu dan mendukung pemerintahan tak selalu berada dalam satu barisan koalisi.
"Artinya membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, dukungan yang diberikan PDIP sangat penting bagi pemerintahan Prabowo.
"Dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI Perjuangan dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo," pungkasnya.
Sinyal Persamuhan Jilid 2 Prabowo-Mega
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberikan isyarat jika ke depan akan ada pertemuan lanjutan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Prabowo dengan Megawati sebelumnya melakukan pertemuan di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).
Baca Juga: Sidang Hasto Ricuh, Kubu PDIP Usir Massa Beratribut 'Save KPK': Cara Mereka bisa Mengadu Domba!
"Akan ada silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
