Infografis
Suara.com - Pemerintah berencana meningkatkan impor Liquified Petroleum Gas (LPG) dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia dari 54 persen ke 85 persen. Peningkatan impor tersebut tidak terlepas dari bagian negosiasi tarif impor AS yang diterapkan Presiden Donald Trump.
Rencana peningkatan impor LPG diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025) malam. Hal yang dibahas berkaitan keseimbangan neraca dagang antara Indonesia dan Amerika.
"Saya rapat tadi dengan bapak presiden untuk memastikan komoditas apa saja yang akan kita lakukan, impor tambahan dari US dalam rangka membuat keseimbangan neraca perdagangan kita," kata Bahlil ditulis pada Jumat (18/4/2025).
Pemerintah ingin menyeimbangkan neraca dagang dengan Amerika. Bahlil menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai US$ 14,5 miliar.
"Kami tahu bahwa neraca kita kan surplus ya, kurang lebih sekitar 14,5 menurut BPS tetapi kemudian dalam pencatat tadi Amerika kan berbeda itu lebih dari 14,5 dan salah satu strategi untuk kita membuat keseimbangan adalah kita membeli LPG, crude, minyak, dan BBM dari Amerika nilainya untuk bisa memberikan keseimbangan terhadap neraca perdagangan kita," tutur Bahlil.
Adapun rencana peningkatan impor LPG dari Amerika menjadi 80 sampai 85 persen, dari sebelumnya hanya 54 persen.
"Sekarang kan 54 persen impor LPG kita dari Amerika dan itu akan kita naikan sekitar 80-85 persen," ujar Bahlil.
Selain LPG, pemerintah berencana meningkatkan impor minyak mentah (crude oil) dan BBM dari Amerika Serikat.
"Kemudian crude oil kita itu kan di Amerika itu tidak lebih dari 4 persen. Ini kita naikkan menjadi 40-40 persen lebih. BBM juga demikian ya. BBM di Amerika itu kan sedikit sekali. Nanti detailnya setelah saya akan melakukan pembahasan teknis dengan tim teknis saya dan Pertamina," tutur Bahlil.
Baca Juga: Digeruduk Dokter Tifa dkk, UGM Akui soal Ijazah Jokowi: Kami Siap jadi Saksi di Pengadilan
Meski ada peningkatan impor dari Amerika sebagai langkah dari negosiasi tarif, Bahlil menegaskan hal tersebut tidak akan membebankan APBN. Sebab, penambahan impor tersebut hasil pengalihkan kuota impor dari negara lain.
"Enggak ada, ini sebenarnya sudah impor tapi sebenarnya ini kan adalah sebagian kita beli dari negara-negara di middle east, di Afrika kemudian di negara di Asia Tenggara. Ini kita pindah, switch aja ke Amerika dan itu tidak membebani APBN dan juga tidak menambah ke kuota impor kita. Enggak ada sebenarnya," kata Bahlil.
Sementara itu, bagi negara yang kuota impornya akan dikurangi imbas penambahan nilai impor dari Amerika, Bahlil menegaskan hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Ini kan persoalan dagang saja. Kami juga enggak ada sebuah keterikatan yang mewajibkan bahwa harus sama dengan yang sekarang. Biasa saja dagang," kata Bahlil.
Usul Tambah Kuota Impor
Di tengah tensi perdagangan global yang kian memanas akibat kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan gebrakan tak terduga. Sang Menteri mengusulkan penambahan kuota impor minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari AS dengan nilai fantastis, menembus angka 10 miliar dolar AS atau setara dengan Rp167,73 triliun!
Usulan "gila" ini diungkapkan Bahlil usai menghadiri pembukaan Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2025 di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Dengan nada lugas, Bahlil menyatakan bahwa langkah ini adalah jurus pamungkas untuk menyeimbangkan neraca perdagangan yang menjadi biang keladi ancaman tarif 32 persen dari Negeri Paman Sam.
"Kami dari ESDM mengusulkan agar kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar dolar AS," cetus Bahlil, seolah melempar bom ke tengah diskursus perdagangan internasional.
Bahlil meyakini betul bahwa dengan menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membeli migas dari AS, Indonesia dapat meredam amarah Trump yang berdalih ketidakseimbangan neraca perdagangan sebagai alasan utama pengenaan tarif resiprokal.
"Data BPS mengatakan surplus Indonesia 14,6 miliar dolar AS. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang," tukas Bahlil, menyiratkan frustrasi sekaligus tekad untuk mencari solusi pragmatis.
Menariknya, Bahlil secara tegas menepis spekulasi bahwa pemerintah akan menggunakan mineral kritis sebagai alat lobi untuk merayu AS. Menurutnya, akar permasalahan terletak pada keseimbangan neraca perdagangan, bukan pada komoditas strategis lainnya.
"Tidak ada kaitannya mineral kritis dengan perang tarif ini. Bahwa kemudian ada komunikasi bilateral mereka butuh mineral kritis kita, kami terbuka. Kami sangat terbuka dan senang," tegas Bahlil, membuka pintu negosiasi untuk kerja sama mineral kritis secara terpisah.
Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 lalu mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang mengincar sejumlah negara, termasuk Indonesia. Anehnya, Indonesia justru menjadi salah satu negara ASEAN yang terkena tarif paling tinggi, mencapai 32 persen. Negara tetangga seperti Filipina (17 persen), Singapura (10 persen), Malaysia (24 persen), Kamboja (49 persen), Thailand (36 persen), dan Vietnam (46 persen) juga tak luput dari kebijakan kontroversial ini.
Kebijakan ini sontak menimbulkan gejolak dan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pemerintah Indonesia. Tarif setinggi itu dikhawatirkan akan memukul ekspor produk-produk unggulan Indonesia ke pasar AS, yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang utama.
Namun, secercah harapan muncul pada Rabu (9/4/2025) waktu AS. Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas pemberlakuan tarif resiprokal kepada sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, Trump tetap menaikkan bea masuk kepada China, menunjukkan bahwa tensi perdagangan global belum sepenuhnya mereda.
