Infografis
Suara.com - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman, mengaku dirinya pernah ditegur oleh wakil presiden yang lama, hanya karena menutup perusahaan mafia beras.
Namun, Amran tidak menyebut nama wapres yang dimaksud dan juga tanggal persis peristiwa tersebut.
Hal itu terekam dalam video yang dibagikan ulang oleh akun X @MurtadhaOne1 pada Kamis (17/4/2025). Pengakuan Amran Sulaiman itu disampaikannya secara terbuka di hadapan para wisudawan Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
"Kami pernah ditegur wakil Presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup usahanya, ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya," ucap Amran Sulaiman, seperti dikutip dari siaran langsung di kanal YouTube Wisuda Universitas Hasanuddin.
Lebih lanjut, Amran Sulaiman menjelaskan yang terpenting adalah pihaknya telah melakukan aturan yang berlaku di Indonesia.
"Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena ini melanggar regulasi yang ada di Republik Indonesia," imbuhnya.
Pengakuan Amran Sulaiman yang ditegur oleh wapres membuat mayoritas publik bingung. Pasalnya, apa alasan wapres memarahi Amran Sulaiman yang justru menutup usaha para mafia beras demi mewujudkan swasembada pangan.
"Waduh. Menteri Amran Sulaiman menuduh Wapres berusaha melindungi mafia beras. @KPK_RI @KejaksaanRI monggo ditindaklanjuti," cuit pemilik akun.
Sebagai informasi tambahan, Amran Sulaiman mengaku setidaknya ada 50 mafia di sektor pertanian yang sudah ditindak dan 20 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya beras, mafia-mafia ini juga menggasak minyak goreng hingga pupuk.
Baca Juga: 'Anak Haram Konstitusi? Ini Tudingan Panas Amien Rais ke Jokowi soal Gibran
Amran Sulaiman juga membeberkan bahwa ada pejabat di lingkup Kementerian Pertanian yang dipecat karena terlibat dengan mafia pertanian.
Jika dirinya tidak bersikap tegas dengan mafia pertanian, maka sektor pangan yang menjadi pondasi kestabilan negara dapat terancam.
"Bayangkan, kalau (harga beras) naik saja Rp 20.000, negara ini bisa dalam keadaan terancam. Saya selalu katakan, kenapa kalau sektor pertanian bermasalah, negara juga akan bermasalah," jelasnya.
Tak hanya itu, mafia beras bisa sangat berbahaya, terutama dalam konteks ekonomi, sosial, dan keamanan pangan.
Pasalnya, mafia beras sering menimbun beras dalam jumlah besar agar pasokan di pasar menipis. Ketika stok berkurang, harga otomatis naik. Mereka kemudian menjual dengan harga tinggi dan meraup untung besar, sementara masyarakat menanggung beban harga yang melambung.
Manipulasi distribusi dan penimbunan beras juga dapat menyebabkan kelangkaan di pasaran. Ini mengganggu rantai pasok, terutama bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada beras sebagai makanan pokok.
Praktik juga dapat membuat petani merugi karena mafia sering membeli beras dari petani dengan harga rendah, lalu menyimpannya dan menjualnya dengan harga mahal. Petani tidak mendapat keuntungan yang layak, sementara mafia menikmati margin besar. Ini membuat petani makin terpuruk dan enggan menanam kembali.
Dengan kekuatan uang dan koneksi, mafia pun bisa memengaruhi kebijakan pangan, termasuk impor beras, sehingga kebijakan pemerintah tidak lagi pro-rakyat, melainkan pro-mafia.
Kontan saja pengakuan Amran tersebut memantik kekesalan warganet. Mereka banyak mempertanyakan kenapa wapres justru tak mau menterinya memberantas 'mafia beras' yang merugikan masyarakat.
"Ini isu yang lebih penting daripada ijazah dan kasus selingkuh. Si anak haram konstitusi protes karena ada mafia beras ditutup usahanya," komentar @jon*_******
"Aneh juga ya, mau tegas kok malah ditegur," tambah @anton******
"Pidato ini asli saat wisuda Unhas 10 April, Pak Menteri terus tegakan lurus dengan kebenaran sesuai sumpah jabatan," sambung @henr*_*******
"Hmm kalau betul, nggak kaget sih setiap pembagian bansos yang mengatasnamakan Wapres dan mantan Presiden," timpal @erat*******
"Kayaknya yang kerjanya bener malah direshuffle. Yang bermasalah tapi jago jilat dipertahankan sekuat tenaga. Liat aja ntar," tulis @fast*********
