REGIONAL:
Suara.com - Komite Politik Nasional-Partai Buruh mengecam keras penangkapan Ilhamsyah atau Boing, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) sekaligus Wakil Presiden Bidang Ideologi Partai Buruh.
Ilhamsyah ditangkap secara paksa saat mengikuti aksi damai buruh pelabuhan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (20/4) kemarin.
Penangkapan tersebut dinilai sebagai bentuk represi terhadap kebebasan berserikat dan berekspresi yang dijamin konstitusi.
"Penangkapan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan ketakutan rezim terhadap kebangkitan kekuatan buruh," kata Ketua Umum Komite Politik Nasional-Partai Buruh Rivaldi Haryo Seno dalam pernyataan resminya, Minggu (20/4/2025).
Aksi yang digelar oleh Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) itu bertujuan menyuarakan masalah kemacetan parah yang mengganggu aktivitas buruh di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, massa aksi diadang polisi dan sejumlah orang tak dikenal sebelum sempat menyampaikan aspirasinya.
"Mobil komando diintimidasi, sopirnya diancam, dan Boing ditangkap secara paksa dan dibawa ke Polda Metro Jaya tanpa penjelasan yang jelas, tanpa surat perintah yang sah," imbuhnya.
Rivaldi menyebut, penangkapan terhadap Boing bukan insiden biasa, melainkan serangan langsung terhadap gerakan buruh yang tengah membangun kekuatan politik secara independen.
Ia menilai tindakan aparat sebagai refleksi dari negara yang anti-demokrasi dan tidak toleran terhadap suara-suara kritis.
Partai Buruh menuntut pembebasan Ilhamsyah tanpa syarat dan mengecam segala bentuk kekerasan serta kriminalisasi terhadap gerakan buruh. Mereka juga menyerukan solidaritas dari berbagai elemen rakyat untuk melawan penindasan yang dialami kelas pekerja.
"Gerakan buruh bukan kriminal. Menyuarakan kepentingan rakyat bukan kejahatan. Yang sejatinya kriminal adalah kekuasaan yang membungkam suara rakyat dan melindungi kepentingan modal besar di atas penderitaan kaum pekerja," tegas Rivaldi.
Sebelumnya, ratusan aparat kepolisian mengawal unjuk rasa yang digelar Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) di depan Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu (20/4/2025) pagi.
“Total ada 398 personel gabungan yang kami terjunkan, terdiri atas TNI, Satbrimobda, Ditsamapta, dan dari Personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk mengamankan jalannya unjuk rasa,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Minggu.
AKBP Martuasah menegaskan seluruh personel yang terlibat pengamanan tidak dibekali senjata api dan semua senjata api sudah dititipkan di gudang logistik dengan pengawasan Sipropam Polres Pelabuhan Tanjung Priok.
Ia mengatakan petugas pengamanan mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam melayani saudara-saudara yang menyampaikan pendapat mereka.
Petugas melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) kepada para pimpinan satuan pengamanan sesuai penempatan lokasi agar mereka mengetahui tugas dan tanggung jawabnya serta menyampaikan cara bertindak di lokasi pengamanan serta menyampaikan kepada anggotanya agar semua paham tugas, pokok, fungsi, dan perannya.
“Pengamanan dilakukan secara humanis dan petugas memberikan buah, makanan dan minuman kepada peserta aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa agar tidak kehausan dan kelaparan.
Kapolres juga mengingatkan para orator aksi untuk menjaga ketertiban, keamanan dan tidak memprovokasi massa.
“Sampaikan aspirasi secara santun dan tertib agar aksi berjalan lancar,” tambahnya.
AKBP Martuasah juga menuturkan telah berkoordinasi dan membuat komitmen dengan semua elemen massa aksi untuk memastikan situasi tetap aman kondusif.
Sementara itu, arus lalu lintas di sekitar Pos 9 Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok diberlakukan buka dan tutup, secara situasional.
"Kami mengimbau masyarakat yang hendak melintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok dan Jalan Raya Cilincing untuk mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan," ujar dia.
TERPOPULER