Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan Menpan RB Rini Widyantini soal langkahnya dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur mutasi di Kalimatan Timur.
Menurutnya, penempatan ASN bisa dilakukan secara adil di semua wilayah Kalimantan, termasuk seluruh wilayah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Awalnya Deddy mempertanyakan mengapa Komite ASN yang tugasnya mengawasi kinerja ASN malah dibubarakan.
"Saya ingin bertanya Bu menteri soal komite ASN kenapa sih dulu dibubarkan? kenapa dibubarkan? lalu siapa yang mengawasi sekarang, karena ASN ini Bu ya kompleks. Kita mengamati kemarin dalam Pilkada bagaimana banyak sekali ASN terlibat dalam Pilkada ini bagaimana apakah ada rencana menghidupkan kembali ASN," kata Deddy dalam rapat.
Deddy menyampaikan, pada sejumlah institusi ada lembaga pengawasnya.
"Polisi ada Kompolnas, kejaksaan juga punya, kok ASN yang merupakan motor birokrasi yang pegang anggaran dan jejaring itu enggak ada yang ngawasin ini tanggung jawab konstitusional kita seperti apa," ujarnya.
Kemudian Deddy menyinggung soal rencana mutasi ASN hanya dari Pemprov Kaltim. Menurutnya, hal itu dirasa kurang adil.
"Di sini ibu menyebutkan akan ada rencana rekrutmen dari ASN Kalimantan Timur ya Bu? Kalau saya enggak salah di sini, kenapa hanya Kalimantan Timur? ah mutasi, iya mutasi kenapa hanya Kalimantan Timur? paling tidak seluruh Kalimantan Bu," katanya.
"Lah utangnya sama seluruh Kalimantan kok republik ini bukan hanya Kalimantan Timur why not ASN yang cakep dari Kalimantan yang lain; utara selatan barat tengah juga bisa dapat kesempatan naik kelas langsung ke IKN di IKN sana," sambungnya.
Ia pun mendesak agar ASN yang pindah ke IKN tak hanya dari Kaltim saja, tapi semua Kalimantan. Termasuk juga dari wilayah Indonesia Timur tak hanya dari Jawa saja.
"Jangan hanya Kalimantan Timur dong saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain dan terutama nanti daerah-daerah timur, jangan dipindahin dari Jawa semua bu, tolonglah, kalau mereka belum siap disiapkan dilatih di berdayakan itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota," kata dia.
"Kalau enggak cuma pindahkan kantor, jadi tolong itu diperhatikan ya, kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan enggak ada orang yang nggak bisa diupgrade," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
TERPOPULER
