Infografis
“Mengucapkan terima kasih Harun Masiku karena saksi sudah buat kajian, sudah membuat tata untuk…,” ucap jaksa.
“Uji materi itu kan semacam lawyer fee lah,” timpal Donny.
Kemudian, pertemuan kedua terjadi sebelum rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024.
![Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakara, Jumat (14/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/14/57816-sidang-hasto-kristiyanto.jpg)
“Harun sempat nanya, ‘gimana ini putusan MA kan sudah keluar?. ‘Ya tunggu pak. Nunggu rapat pleno DPP dulu. Kalau sudah ada rapat pleno DPP yang memutuskan memang, kan saya bilang’, Harun ‘kan itu pasti buat saya’, belum tentu, saya bilang, nunggu pleno DPP dulu. Kalau pleno DPP kemarin caleg lain kan gimana? Saya gabisa bergerak sebelum ada rapat pleno DPP memutuskan. Kalau sudah memutuskan, bapak Harun baru saya buatkan surat dan saya harus lapor dulu sama DPP,” tutur Donny.
Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Baca Juga: Ricuh Lagi saat Sidang Hasto Kristiyanto Digelar, Massa Teriak 'Penyusup' hingga Botol Melayang
