Jadi Saksi Sidang Hasto, Donny Ungkap 2 Kali Pertemuannya dengan Caleg PDIP Harun Masiku

Suara.com - Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, mengungkapkan bahwa dirinya pernah bertemu dengan caleg PDIP Harun Masiku dua kali. Keduanya kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.

Namun, Harun saat ini menjadi buronan yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengakuan itu disampaikan Donny saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

“Saksi pernah nggak bertemu dengan Harun Masiku?,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

“Pernah,” jawab Donny.

“Berapa kali?” tanya jaksa.

“Dua kali,” sahut Donny lagi.

Lebih lanjut, Donny menjelaskan bahwa pertemuan pertamanya dengan Harun terjadi di Kantor DPP PDIP setelah terbitnya fatwa Mahkamah Agung (MA) tentang PA Anggota DPR RI.

Pada pertemuan itu, Donny mengungkapkan bahwa Harun sempat mengeklaim dirinya akan menggantikan Riezky Aprilia sebagai calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I.

“Terus ngasih uang saya Rp 100 (juta), terima kasih. Mengucapkan terima kasih ngasih saya uang Rp 100 juta. Sebagai ucapan terima kasih karena saya sudah menyusun uji materi PKPU,” ujar Donny.

“Mengucapkan terima kasih Harun Masiku karena saksi sudah buat kajian, sudah membuat tata untuk…,” ucap jaksa.

“Uji materi itu kan semacam lawyer fee lah,” timpal Donny.

Kemudian, pertemuan kedua terjadi sebelum rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan calon anggota legislatif terpilih periode 2019-2024.

“Harun sempat nanya, ‘gimana ini putusan MA kan sudah keluar?. ‘Ya tunggu pak. Nunggu rapat pleno DPP dulu. Kalau sudah ada rapat pleno DPP yang memutuskan memang, kan saya bilang’, Harun ‘kan itu pasti buat saya’, belum tentu, saya bilang, nunggu pleno DPP dulu. Kalau pleno DPP kemarin caleg lain kan gimana? Saya gabisa bergerak sebelum ada rapat pleno DPP memutuskan. Kalau sudah memutuskan, bapak Harun baru saya buatkan surat dan saya harus lapor dulu sama DPP,” tutur Donny.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.