Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, barang bukti itu berupa nota tagihan ratusan juta atas pemberitaan framing sejumlah kasus mulai dari importasi gula, tata niaga timah hingga ekspor minyak goreng korporasi.
"Invoice tagihan Rp20 juta untuk pembayaran atas pemberitaan di sembilan media mainstream dan umum, media monitoring dan konten Tiktok Jakarta, 4 Juni 2024," kata Harli, dalam keterangannya, Selasa (21/4/2025).
Adapun, barang bukti nota tagihan sejumlah Rp153,5 juta untuk pembayaran 14 berita topik alasan tidak lanjut kasus impor gula dan 18 berita topik tanggapan Jamin Ginting.
![Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar [ANTARA/HO-Kejaksaan Agung RI]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/11/17795-kepala-pusat-penerangan-hukum-kejaksaan-agung-harli-siregar.jpg)
Kemudian, ada 10 berita topik mengenai Ronald Loblobly dan 15 berita dengan topik tanggapan soal Dian Puji dan Profesor Romli periode 14 Maret 2025.
Selanjutnya, ada juga tentang dokumen kampanye berita framing, rekapitulasi berita negatif Kejaksaan, dan laporan realisasi pemberitaan dari Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB) ke advokat Marcella Santoso (MS).
Harli juga mengaku, pihak penyidik kini telah menyita dokumen terkait rencana penanganan perkara kasus timah dan importasi gula senilai Rp2,41 miliar.
"Dokumen kebutuhan social movement, lembaga survei, seminar nasional, bangun narasi publik, key opinion leader tentang penanganan perkara tata niaga timah di IUP PT Timah dan kasus importasi gula oleh Kejaksaan dengan biaya sebesar Rp2.412.000.000," jelasnya.
Selain itu, penyidik juga menyita dokumen media monitoring Indonesia Police Watch (IPW) periode 3 Juni 2024 hingga dokumen skema pemerasan terhadap Jampidsus juga turut disita Kejagung.
"Media monitoring berita IPW periode 3 Juni 2024 dan Dokumen skema pemerasan dan pencucian uang oknum Jampidsus," kata Harli.
Baca Juga: Kejagung Ungkap Alasan Eks Direktur Pemberitaan JakTV Dialihkan Jadi Tahanan Kota
Sebelumnya, Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejagung menetapkan 3 orang tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice).