Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan pihaknya bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) akan merampungkan pembahasan soal pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025.
Diketahui, ada sepuluh nama tokoh yang akan diusulkan kepada presiden. Dua di antaranya, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan.
"Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini," kata Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Ia mengatakan, pembahasan memerlukan waktu panjang lantaran ada lebih dari 10 nama calon penerima gelar pahlawan yang tengah dibagas bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
"Lebih lah, yang dibahas lebih dari 10. Jadi di sana ada nama mantan Presiden Soeharto, ada mantan Presiden Gus Dur, dan juga banyak lagi tokoh-tokoh ulama ya, baik dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Tengah, banyak. Dari Cirebon, dari Madura, dari Bangkalan, banyak sekali usulan-usulan yang perlu dibahas sehingga memang memerlukan waktu lebih panjang," tutur Ipul.
Kendati demikian, Kemensos menargerkan pembahasan tersebut rampung sebelum Agustus agar bisa kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan pada November tahun ini.
"Jadi itu nanti akan diputus bulan November lah. Akhir Oktober atau bulan November itu oleh presiden. Kalau dari kami tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," kata Ipul.
Sebelumnya Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) mulai membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Ada sepuluh nama tokoh yang akan diusulkan kepada presiden.
Dalam daftar tersebut, nama Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kembali dicalonkan.
Baca Juga: Setara: Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Seperti Menghapus Sejarah Kejahatan Rezim di Masa Lalu
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan kalau penetapan Pahlawan Nasional 2025 itu mengusung semangat persatuan.
“Semangatnya Presiden sekarang ini kan semangat kerukunan, semangat kebersamaan, semangat merangkul, semangat persatuan. Mikul duwur mendem jero,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Rabu (19/3/2025).
Semangat itu yang kemudian menjadi pedoman bagi anggota TP2GP yang terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional dalam menyeleksi daftar tokoh.
Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” jelas Gus Ipul.
Respons Istana
Istana buka suara ihwal adanya usulan menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Menteri Sekretaris Negara yang kini juga sebagai juru bicara bagi Istana, Prasetyo Hadi menilai tidak ada yang salah dengan usulan tersebut.
Menurutnya hal yang wajar apabila mantan kepala negara diusulkan sebagai pahlawan nasional.
"Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).
Prasetyo meminta agar publik tidak selalu melihat dari sisi kurang, melainlan juga sisi prestasi mantan kepala negara.
Menurutnya semua mantan presiden mulai dari era Presiden ke-1 Soekarno hingga Prediden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi memiliki jasa.
"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana bapak presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita. Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibi, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," tutur Prasetyo.
"Tidak mudah menjadi Presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak ketahui. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus," sambungnya.
Sementara itu ditanya mengenai adanya kontra terhadap pemberian gelar pahlawan nasional karena dugaan korupsi hingga persoalan integritas, Prasetyo memberikan tanggapan begini.
"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna, pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun bapak presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita," kata Prasetyo.
