Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah janji dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Lapangan Monas, Kamis, 1 Mei 2025 kemarin. Janji tersebut mulai dari menghapus outsourcing hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Mengawali pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintahan yang ia pimpin akan bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan hingga korupsi di tanah air.
Sementara itu salah satu yang menjadi janji Prabowo di atas mimbar saat perayaan May Day 2025 adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Prabowo mengatakan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah kepada kaum buruh. Prabowo mengatakan nantinga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan terdiri dari semua tokoh pimpinan buruh dari seluruh Indonesia.
"Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana Undang-Undang yang gak beres dan gak melindungi, mana regulasi yang gak bener dan segera akan kita perbaiki saudara-sausara sekalian," kata Prabowo.
Janji berikutnya yang disampaikan Prabowo ialah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK.
Prabowo menegaskan negara akan turun tangan menangani PHK yang dilakukam seenaknya oleh perusahaan kepada buruh. Prabowo berujar pembentukan Satgas PHK juga merupakan saran dari sejumlah pimlinan buruh, semisal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.
"Kita juga atas saran dari pimpinan buruh atas dari pak Said Iqbal dan pak Jumhur kita akan segera membentuk Satgas PHK kita tidak akan membiarkan rakyat kita kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu ragu kita negara akan turun tangan," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan keberadaan Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional akan punya peran yang sangat penting. Prabowo kemudian juga menjanjikan penghapusan sistem kerja outsourcing.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari bagaimana caranya kalau tidak segera, tetapi kita secepat-cepatnya ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor, kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi, kita harus kerja sama dengan mereka atas usul pimpinan saudara," tutur Prabowo.
Prabowo menyampaikan dalam wakru dekat, ia akan menggelar pertemuan dengan 150 pimpinan buruh dan 150 pimpinan perusahaan di Istana Bogor. Prabowo ingin mempertemukan kedua belah pihak tersebut.
"Kita akan duduk bersama. Saya akan mengatakan ke para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sendiri tanpa mengajak pekerja hidup dengan baik," kata Prabowo.
Prabowo kemudian menjanjikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Prabowo mengatakan Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sudah melaporkan bahwa pembahasan RUU tersebut mulai dibahas pekan depan.
"Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil ketua DPR yang hadir, Pak Sufmi Dasco Ahmad melapor ke saya, Minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari tiga bulan undang-undang ini akan selesai, kita bereskan," kata Prabowo.
Selain menyoal RUU PPRT, Prabowo juga menyinggung akan mengurus undang-undang yang disarankan pemimpin buruh.
"Juga saran dari Pak Jumhur, Undang-Undang untuk Perlindungan Pekerja di Laut, Industri Perikanan, Kapal-Kapal, kita juga segera akan mengurus Undang-Undang itu," kata Prabowo.
TERPOPULER
