REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengaku diserang buzzer di media sosial peribadinya usai mengomentari kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal mengirim siswa sekolah ke barak militer.
Pengakuan itu disampaikan Esti ketika membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pendidikan di daerah 3T. Mulanya, Esti meminta kepada perwakilan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Unicef Indonesia untuk berpendapat secara terbuka tanpa khawatir salah.
Menurutnya, risiko paling tinggi dari perbedaan pendapat bisa jadi diserang oleh buzzer.
"Tidak perlu takut menyampaikan di forum ini, tidak ada sanksi hukum. Kalau toh sedikit berbeda, paling-paling nanti kalau ada yang tidak berkenan, nanti buzzer yang menyerang," kata Esti saat RDPU di kantor Komisi X DPR, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Politisi PDIP itu mengaku dapat serangan buzzer pagi tadi usai sebelumnya mengomentari kebijakan pengiriman siswa ke barak militer. Esti menyebutkan kalau menurutnya perlu ada kajian menyeluruh terkait kebijakan tersebut.
"Hari ini saya diserang karena mengatakan perlu ada kajian mendasar dulu sebelum mengirimkan anak didik ke barak militer. Wah, langsung penuh medsos saya," ungkapnya.
Hanya saja Esti tak menjelaskan lebih rinci terkait serangan buzzer yang dia terima itu. Baginya, serangan buzzer tersebut menjadi suatu tambahan tantangan. Kendati begitu, sebaiknya tidak ada pemaksaan ketika ada perbedaan pendapat.
Sebelumnya, Esti Wijayati berkomentar kalau program pembinaan siswa nakal di barak militer seharusnya perlu dikaji ulang. Dia mengungkapkan kalau program tersebut juga belum pernah dibahas di parlemen antara Pemprov Jabar dengan Komisi X DPR.
Esti mengkritisi kalau program itu seperti membuat anak-anak mendapatkan diskriminasi serta pencabutan hak mereka atas pendidikan formal.
Perlu Libatkan Pakar
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai penanganan anak bermasalah dengan dimasukkan atau dididik dalam barak TNI perlu melibatkan pakar dan ahli di bidangnya.
"Jadi saran saja, disiapkan, dikonsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya," kata Bima di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).
Dia mengatakan, kebijakan memasukkan anak bermasalah ke dalam barak TNI meski tujuannya untuk pendidikan, tetapi sebisa mungkin dilakukan pengkajian mendalam terhadap konsep pelaksanaannya.
"Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Pola pendidikan harus lebih menekankan pada pendekatan kekeluargaan, membangun interaksi antara peserta, pemerintah daerah pemilik kebijakan, dan pihak yang bertugas menangani anak-anak tersebut.
"Betul-betul dimatangkan bagaimana konsepnya, unsur pendekatan yang sifatnya kekeluargaan. Selain melengkapi pembinaan disiplin itu tadi," kata dia.
Bahkan, Bima menyatakan sebagaimana pengalaman yang didapatkannya ketika mengikuti retret kepala daerah beberapa waktu lalu di Akademi Militer, para peserta mendapatkan materi soal penguatan dari sisi membangun hubungan kekeluargaan dengan jajaran kementerian dan lembaga (K/L).
"Di sana kami mendapatkan kekeluargaan, ada tim building. (Memasukkan anak bermasalah ke barak) tempatnya boleh saja di barak tetapi di sana hendaknya disusun konsep yang juga melibatkan bimbingan atau konseling," kata dia.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan yang berfokus pada pembinaan bagi anak-anak bermasalah dengan melibatkan institusi TNI.
Program itu diinisiasi oleh Dedi karena merupakan bentuk keprihatinan terhadap beberapa kondisi tertentu, seperti menurunnya daya saing dan disiplin anak-anak.
Dedi menyebut setiap anak yang dikirimkan untuk mengikuti pendidikan kedisiplinan di barak TNI tidak kehilangan statusnya sebagai pelajar.
TERPOPULER
