Pemprov DKI Akan Uji Coba Sekolah Swasta Gratis dari SD-SMA di 40 Lokasi, Minat?

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menjalankan uji coba program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran 2025-2026, yang dijadwalkan bergulir pada Juli 2025 mendatang. Nantinya, siswa yang masuk ke sekolah itu akan dibebaskan dari biaya apapun.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pihaknya telah menjaring 40 sekolah swasta dari jenjang SD, SMP, hingga SMA yang akan mengikuti program ini.

"Ya, prinsip kita memang baru akan melakukan uji coba terhadap 40 sekolah. Nanti rencananya akan kita laksanakan di tahun ajaran baru ini, 2025-2026. Kemarin kita sudah mengumpulkan 40 sekolah tersebut," ujar Sarjoko di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Meski demikian, Sarjoko belum bisa membeberkan nama-nama sekolah yang akan dilibatkan dalam uji coba tersebut.

Ia menegaskan, pemilihan sekolah dilakukan berdasarkan lokasi, terutama di daerah yang minim atau bahkan tidak memiliki sekolah negeri.

"Supaya menyamakan persepsi, membuat sebuah komitmen, kita akan melaksanakan piloting sekolah gratis itu. Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kita pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya," jelasnya.

"Atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu, daya tampung sekolah negerinya," lanjutnya.

Soal kuota siswa yang akan ditampung dalam program ini, Sarjoko juga belum bisa memberikan rincian.

"Saya belum tahu persis ya, belum ingat ya," katanya singkat.

Wacana sekolah swasta gratis ini sebelumnya juga diangkat oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

Menurut Ima, uji coba ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," ucap Ima pada Rabu (12/3/2025).

Namun, Ima menyebut bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap karena terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, perlu penyesuaian dan kehati-hatian dalam mengalihkan anggaran, termasuk dari program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan dari bantuan KJP kalau misalkan mau kita mau geser harus pelan-pelan dulu," pungkasnya.

Sebelumnya Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggi Arando Siregar, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera mengumumkan daftar sekolah swasta yang akan masuk dalam program sekolah gratis.

Masyarakat kata Anggi, sudah menantikan daftarnya demi persiapan menyambut tahun ajaran baru.

Anggi mengatakan, berdasarkan pengumuman Kemendikdasmen, sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026 diperkirakan akan dibuka pada 20 Mei mendatang. Para orang tua perlu tahu di mana saja sekolah swasta gratis agar bisa melakukan persiapan lebih awal.

“Masyarakat akan menunggu nama-nama sekolah swasta yang akan digratiskan dan apa saja fasilitas yang akan didapatkan oleh siswa,” ujar Anggi kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Ia menambahkan, dengan semakin dekatnya waktu penerimaan siswa baru, masyarakat perlu mengetahui sekolah-sekolah swasta mana saja yang menjadi bagian dari program sekolah gratis ini, sehingga orangtua bisa menentukan pilihan bagi calon peserta didik baru.

Lebih lanjut, Anggi mengungkapkan bahwa DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Pansus tersebut akan memastikan bahwa program sekolah swasta gratis dapat terealisasi pada tahun ajaran 2025/2026.

“Penerimaan siswa baru tinggal beberapa bulan lagi. Seharusnya Dinas Pendidikan DKI sudah menyiapkan seluruh perangkat dan mekanisme untuk mewujudkan sekolah gratis di DKI Jakarta,” ucapnya.

Anggi berharap program sekolah gratis ini dapat menyelesaikan masalah maraknya anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan akibat sistem zonasi.

Dengan adanya sekolah swasta sebagai alternatif, seluruh anak di Jakarta dapat menikmati haknya untuk bersekolah hingga jenjang pendidikan 12 tahun.

“Mudah-mudahan fasilitasnya sama dengan yang didapatkan dengan sekolah negeri,” tuturnya.