Luas Sawah di Jakarta Tak Sebanding Kebutuhan Beras Warga, Pemprov DKI Gandeng Karawang

Agung Sandy Lesmana, Fakhri Fuadi Muflih

Selasa, 06 Mei 2025 | 15:52 WIB
Luas Sawah di Jakarta Tak Sebanding Kebutuhan Beras Warga, Pemprov DKI Gandeng Karawang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunggu kedatangan bus Transjakarta untuk berangkat kerja di Halte Taman Suropati, Jakarta, Rabu (30/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat dalam penyediaan stok pangan khususnya beras. Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman alias Momerandum of Understanding (MoU) pada Selasa (6/5/2025).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kebutuhan beras Jakarta tak mungkin bisa dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Sebab, luas sawah di Ibu Kota tak sebanding dengan kebutuhan warga.

Karena itu, Jakarta perlu menggandeng daerah lain dalam pemenuhan stok pangan.

"Seperti kita ketahui, Karawang ini mempunyai luas untuk area berasnya hampir 88.000, sementara Jakarta hanya 400 hektare, sementara kebutuhan Jakarta per hari itu kurang lebih 2.500 ton beras," ujar Pramono di Karawang, Jawa Barat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan pejabat di tingkat wali kota dan bupati. [Suara.com/Fakhri Fuadi]
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam waktu dekat Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan pejabat di tingkat wali kota dan bupati. [Suara.com/Fakhri Fuadi]

Kerja sama Jakarta dengan daerah lain, kata Pramono, tak bisa hanya menguntungkan satu pihak saja. Sebab, Jakarta juga harus bergantung dengan daerah lain dalam pemenuhan stok pangan.

"Untuk itu maka Pemprov Jakarta harus melakuakn kerja sama yang produktif, yang saling menguntungkan, dengan pemerintah-pemerintah daerah penghasil pada salah satunya adalah Karawang," katanya.

Di tempat sama, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan, kerja sama kali ini berupa pemanfaatan lahan sebesar 600 hektare untuk menanam beras yang bakal dikonsumsi warga Jakarta.

"Ini MoU-nya sekitar hampir 600 hektare yang akan kita kerja samakan," kata Aep.

Meski demikian, Pramono disebut Aep berencana memperluas pemanfaatan lahan sawah di Karawang.

baca juga

"Tapi tadi juga instruksi dari Pak Gub tentunya nggak usah 600 hektare, mudah-mudahan bisa lima kali lipat 3.000 hektare pun InsyaAllah pemkab Karawang Alhamdulillah kami memiliki lahan sawah kurang lebih sekitar 88.000 hektare sawah," pungkas Aep.

Klaim Prabowo Produksi Beras Melimpah

Presiden Prabowo Subianto membuat program kilat, yakni membangun 25.000 gudang. Pembangunan gudang tersebut imbas dari produksi beras yang melimpah.

Awalnya, Prabowo bercerita bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengadu karena bingung tidak ada gudang untuk menyimpan hasil produksi pangan yang melimpah. Padahal tahun-tahun sebelumnya, pangan berupa beras dan jagung masih impor.

"Tahun-tahun kita selalu impor beras, bertahun-tahun kita selalu impor jagung. Alhamdulillah tahun ini produksi kita melimpah, produksi kita jagung dan beras melimpah bahkan Menteri Pertanian dan banyak pejabat datang ke saya, 'kita bingung Pak, nggak ada gudangnya'," kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan pengawasan dan pemantauan terkait ketersediaan BBM, LPG, serta beras di sejumlah lokasi, Kamis (6/3/2025). (dok.Istimewa)
ILUSTRASI. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan pengawasan dan pemantauan terkait ketersediaan BBM, LPG, serta beras di sejumlah lokasi, Kamis (6/3/2025). (dok.Istimewa)

Berdasarkan hal tersebut, Prabowo lantas berinisiatif membuat program kilat membangun 25.000 gudang darurat. Menurut Prabowo gudang darurat tersebut bisa bertahan 5-10 tahun.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Buka Peluang Bertemu Jenderal Try Sutrisno dkk, Nasib Wapres Gibran di Ujung Tanduk?

Prabowo Buka Peluang Bertemu Jenderal Try Sutrisno dkk, Nasib Wapres Gibran di Ujung Tanduk?

News | Selasa, 06 Mei 2025 | 10:02 WIB

Mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman: Gak Ada Istilah TNI Takut sama Ormas!

Mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman: Gak Ada Istilah TNI Takut sama Ormas!

News | Selasa, 06 Mei 2025 | 09:32 WIB

Ungkit Era Gatot, Dudung Sebut Revisi Mutasi karena Salah Tulis: Gak Ada Hubungan Sikap Tri Sutrisno

Ungkit Era Gatot, Dudung Sebut Revisi Mutasi karena Salah Tulis: Gak Ada Hubungan Sikap Tri Sutrisno

News | Selasa, 06 Mei 2025 | 08:30 WIB

Wapres Gibran Mau Dilengserkan, Jenderal Dudung Waswas Manuver Seniornya di TNI, Kenapa?

Wapres Gibran Mau Dilengserkan, Jenderal Dudung Waswas Manuver Seniornya di TNI, Kenapa?

News | Selasa, 06 Mei 2025 | 07:32 WIB

Terkini

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

×