Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, mempersilakan masyarakat menggungat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika merasa ada keberatan.
Hal itu disampaikan Nasir Djamil menyusul soal para petinggi BUMN yang bukan penyelenggara negara dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN memungkinkan mereka tidak bisa dijerat kasus dugaan tindak pidana korupsi.
"Jadi kalau misalnya ada warga yang merasa keberataan, ya tentu Mahkamah Konstitusi itu tempat untuk menguji apa yang dibuat oleh pembentuk undang-undang," kata Nasir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Ia mengaku menyadari kekhawatiran publik jika semua kedudukan orang itu sama di depan hukum.
"Siapapun dia, ketika dia melakukan korupsi, tentu aparat negara bisa mengusutnya. Apalagi sekarang ini kita sadar banyak badan usaha milik negara yang tersandung terlilit oleh kasus-kasus korupsi ya," katanya.
"Oleh karena itu kan ini menjadi pertanyaan dari masyarakat gitu apakah nanti karena mereka dinilai sebagai penyelenggara negara mereka tidak bisa diusut dan sebagainya," sambungnya.
Namun, kata dia, soal berhak atau tidaknya petinggi BUMN yang bukan penyelenggara negara dijerat kasus dugaan tindak pidana korupsi, hal itu akan menunggu jawaban dari MK nanti setelah UU BUMN ada yang menggugat.
"Ya dalam pandangan saya kita tunggu saja bagaimana mahkamah konstitusi memberikan jawaban terhadap uji materi yang akan digelar beberapa saat ke depan nanti," pungkasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menanggapi status Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bukan penyelenggara negara.
Baca Juga: Kontroversi UU BUMN: Bos Perusahaan Plat Merah Kini 'Kebal Hukum'
Menurut dia, Biro Hukum dan Kedeputian Penindakan KPK akan mengkaji Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang mengatur ketentuan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauh apa aturan tersebut berdampak pada penegakkan hukum di KPK.
