Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Kevin Wu menyoroti banyaknya pendatang baru dari luar Jakarta yang mendaftar rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Ia khawatir fenomena tersebut akan mempersulit kesempatan Warga Jakarta dalam mendapatkan pekerjaan itu.
Lantaran itu, Kevin meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk mengevaluasi syarat rekrutmen PPSU. Pekerjaan ini seharusnya menjadi prioritas bagi warga Jakarta.
"Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi A, saya menilai bahwa rekrutmen PPSU harus berpijak pada prinsip keadilan dan keberpihakan kepada warga," ujar Kevin kepada Suara.com, Selasa (6/4/2025).
Kevin juga menyinggung soal pembiayaan PPSU yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
Pendatang baru disebutnya belum memberi kontribusi besar pada daerah seperti melalui pembayaran pajak.
"Program PPSU dibiayai oleh APBD, yang berasal dari pajak dan kontribusi warga Jakarta. Maka secara prinsip, Pemprov DKI memang semestinya memprioritaskan warga Jakarta," jelasnya.
"Khususnya yang rentan secara ekonomi, belum memiliki pekerjaan tetap, dan sudah berdomisili sah di wilayah setempat," lanjutnya menambahkan.
Kendati demikian, jika ada warga daerah lain yang sudah lama berdomisili di Jakarta dan ingin mendaftar sebagai PPSU disebutnya harus dapat pengecualian.
Baca Juga: Pelamar Membludak: Gaji PPSU Jakarta Rp 5,3 Juta Plus Tunjangan, Pramono Klaim Bebas Ordal
"Prioritas bukan berarti eksklusif. Jika ada pendatang yang sudah berdomisili cukup lama, ber-KTP DKI, dan berkontribusi aktif di lingkungan, tentu tidak adil jika mereka dikesampingkan," ucapnya.
Ia pun meminta Pemprov DKI untuk objektif dan transparan agar terbebas dari unsur nepotisme dalam perekrutan PPSU.
Perangkat pemerintah hingga camat dan lurah harus dilibatkan untuk mengukur kebutuhan petugas di wilayah masing-masing.
"Ini bukan sekadar soal siapa yang diterima bekerja, tapi tentang bagaimana Jakarta mengelola hak warga, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah bersiap membuka rekrutmen tenaga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) untuk posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
Meski, belum dimulai secara resmi, jumlah pelamar sudah menembus angka 7.000 orang. Padahal, kuota yang tersedia hanya untuk 1.100 orang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa tingginya angka pelamar ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendatang pasca-lebaran. Banyak orang baru di Ibu Kota yang berupaya mengadu peruntungan mencari pekerjaan.
"Saudara-saudara sekalian, ini cerminan dari kita semua bahwa kuota 1.100, yang mendaftar memang banyak sekali. Karena memang kemarin setelah Lebaran yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
Menurut Pramono, arus masuk warga dari daerah ke Jakarta usai Lebaran menjadi salah satu penyebab melonjaknya jumlah pelamar kerja, termasuk ke posisi PPSU yang selama ini menjadi incaran karena sifatnya yang operasional dan berbasis kelurahan.
"Yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU," tambahnya.
Menyikapi membludaknya peminat, Pramono menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan adil.
Ia sudah mewanti-wanti jajarannya agar tidak bermain-main dalam proses ini. Menurutnya, semua pihak harus menjunjung tinggi prinsip transparansi.
"Untuk itu saya sudah monitor baik di tingkat kelurahan, tingkat wali kota, dan saya bilang supaya ini fairness, tidak ada istilah orang dalam, transparan, keputusan penyelesaian orang itu nanti berdasarkan nilai kriteria yang akan diatur dari wali balai kota," ungkapnya.
Fenomena membanjirnya pelamar ini juga terlihat dari antusiasme masyarakat yang mendatangi Balai Kota Jakarta untuk menyerahkan berkas lamaran. Padahal, persyaratan resmi dari Pemprov belum diumumkan secara detail.
