REGIONAL:
Suara.com - Sebagai kota dengan wilayah administrasi paling luas di Jakarta, kini Jakarta Timur memiliki nakhoda baru bernama Munjirin. Nama Munjirin dipilih Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan dilantik sebagai Wali Kota Jaktim di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Ia menjadi salah satu dari 59 pejabat eselon II yang dipercaya menempati posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Meski demikian, Munjirin bukanlah sosok baru di kalangan pejabat teras ibu kota.
Lahir pada 1971, karier Munjirin di Pemprov DKI Jakarta telah dimulai sejak tahun 1994 sebagai staf urusan pemerintahan di Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat. Sejak itu kariernya terus meningkat dan dipercaya mengemban sejumlah jabatan penting.
Mulai dari Lurah di Tanah Sereal dan Maphar (2009–2012), Camat Pancoran dan Kebayoran Lama (2013–2016), Kepala Unit Monas (2017–2019), Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan (2019–2021), hingga menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2021.
Selama berkarier, Munjirin kini memiliki kekayaan kotor sebesar Rp4,2 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024. Setelah dikurangi utang sebesar Rp2,7 miliar, total bersih kekayaannya menjadi Rp1,4 miliar.
Rincian kekayaan Munjirin
A. Tanah dan Bangunan – Total: Rp3.073.500.000
118 m²/110 m² di Tangerang: Rp800.000.000
172 m²/300 m² di Tangerang: Rp2.100.000.000
196 m² di Kuningan: Rp70.000.000
483 m²/50 m² di Banyumas: Rp103.500.000
B. Kendaraan Bermotor – Total: Rp1.075.000.000
Yamaha NMAX 2017: Rp17.000.000
Honda PCX 2018: Rp13.000.000
Honda HR-V 2023: Rp410.000.000
Kawasaki Versys 650cc 2013: Rp125.000.000
Toyota Fortuner 2.8 VRZ 2022: Rp510.000.000
C. Harta Bergerak Lainnya – Rp7.500.000
D. Surat Berharga – Rp0
E. Kas dan Setara Kas – Rp80.799.008
F. Harta Lainnya – Rp0
Rombak Susunan Pejabat Tinggi
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025.
Posisi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dirombaknya dengan berbagai nama baru.
Pramono mengaku kebijakannya ini sudah memenuhi aturan yang berlaku. Mmerujuk Pasal 162 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan.
Kepala daerah baru bisa merombak pejabat daerah apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Pramono mengeklaim telah mendapat dukungan dari tiga pihak, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD DKI dalam merombak susunan pimpinan SKPD Pemprov DKI.
"Kami telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, kami sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Yang ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 7 Mei 2025.
Berbagai posisi yang kini telah terisi mulai dari para wali kota, bupati, kepala dinas, hingga kepala biro. Semuanya merupakan posisi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon II.
"Saudara-saudara sekalian, hari ini saya melantik 61 (59) pejabat di DKI Jakarta. Lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya. Dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya," ujar Pramono.
Pramono menjelaskan, seharusnya total pejabat yang dilantik berjumlah 61 orang. Namun, ada dua orang yang dianggap belum memenuhi syarat karena ada prosedur yang belum terpenuhi.
Dua orang itu adalah Marulitua Sijabat sebagai Kepala Badan Kepala Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI dan Ika Agustin Ningrum yang harusnya menjabat Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA).
TERPOPULER