Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membeberkan cara untuk menangani maraknya kasus tawuran di Jakarta. Dalam sepekan terakhir ini, sudah dua kali terjadi tawuran di Jakarta yang meresahkan warga.
Pramono ternyata tidak mau meniru cara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengirim siswa yang ikut tawuran ke barak militer untuk mendapatkan pendidikan karakter.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku lebih mengutamakan optimalisasi kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian. Hal ini disebutnya penting untuk melakukan pencegahan.
"Jadi tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan juga cara penanganannya. Untuk pencegahan saya sudah meminta khusus Satpol PP, maka untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah melakukan tawuran yang ada," beber Pramono Anung saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 8 Mei 2025.

Kemudian, Pramono juga menyoroti kegiatan mabuk-mabukan para pelaku tawuran saat beraksi.
Pramono mengaku juga akan melakukan pencegahan pada kegiatan minuman keras di permukiman warga.
"Saya juga baru dari teman-teman sekalian bahwa yang biasanya yang melakukan tawuran itu kondisinya tidak sepenuhnya dalam keadaan sadar dan untuk itu operasi harus juga dilakukan untuk mencegah, jangan sampai tawuran terjadi," ungkap mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi itu.
Lebih lanjut, Pramono juga berjanji mengambil langkah tegas kepada para pelaku tawuran agar memberi efek jera. Apalagi sampai membawa senjata tajam dan melukai sesama.
"Saya terus terang melihat di Youtube konten tawuran itu, saya ngeri karena banyak yang membawa senjata tajam dan untuk itu saya akan segera yang seperti ini akan kita tangani dengan cara tegas," pungkas Pramono.
Baca Juga: Tuding Ijazah Jokowi Palsu, Riza Fadillah Absen Diperiksa Polisi karena Kecelakaan
Meski menuai pro-kontra, gebrakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengancam mengirimkan siswa/pelajar tawuran hingga kecanduan game online ke Barak Militer (TNI) disambut baik oleh Pemerintah Cianjur.