Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan mengirim sejumlah siswa ke barak militer sebagai bentuk pelatihan disiplin dan integritas. Kebijakan itu dibuat sebagai respon atas penurunan kasus kenakalan remaja yang dinilai belum signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS dan Open Data Jawa Barat, jumlah kasus kenakalan remaja di provinsi ini masih turun secara perlahan.
Tercatat pada 2020, angka kenakalan remaja sebanyak 12.345 kasus. Pada 2021 turun menjadi 11.567 kasus, dan pada 2022 sebesar 10.890 kasus. Artinya, dalam kurun waktu tiga tahun, penurunan hanya mencapai sekitar 12,05 persen.
"Penurunan ini masih belum cukup signifikan," kata Siska dalam media talk yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis (8/5/2025).
Jenis kenakalan remaja yang paling dominan, menurut data itu di antaranya, tawuran antarsekolah yang mencapai 35 persen, disusul penyalahgunaan narkoba (25 persen), pergaulan bebas (20 persen), dan tindak kriminal lainnya (20 persen).
Selain itu, kekerasan terhadap anak di bawah umur terus meningkat setiap tahun, dengan anak laki-laki tercatat lebih banyak menjadi pelaku dibandingkan anak perempuan.
Melihat kondisi tersebut, Pemprov Jabar menilai dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menggelar pelatihan integritas dan ketarunaan di barak militer.
"Kita perlu ada solusi yang potensial. Dalam hal ini kita perlukan langkah praktis penanganan yang sesuai dengan kebutuhan, dalam menguatkan integritas bagi peserta didik yang menunjukkan potensi melakukan kekerasan secara konsisten melalui latihan integritas dan ketarunaan," ujarnya.
Program pelatihan yang dirancang selama 30 hari itu dipastikan tidak menghilangkan hak anak atas pendidikan. Para siswa tetap mendapatkan materi pelajaran sekolah sesuai kurikulum.
Baca Juga: Era 80-an Kembali? Kebijakan Jalan Kaki ke Sekolah Dedi Mulyadi Viral
Selain itu, mereka juga akan dibekali sembilan materi inti, termasuk bela negara, nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan dasar, hingga latihan baris-berbaris dan bela diri militer.
"Maksud dan tujuannya dari pelatihan ini adalah menunjukkan semangat ketarunaan dan menanamkan nilai-nilai bela negara dengan mengetuk kepribadian positif melalui penguatan integritas, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat," tutur Siska.
Kegiatan Pelajar di Barak Militer
Diberitakan sebelumnya, program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi pelajar bermasalah sudah dilaksanakan sejak Kamis (1/5/2025). Program ini sendiri menyasar anak-anak yang sudah mengarah tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik.
Pendidikan ala militer untuk para siswa tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di Bandung dan Markas Resimen Artileri Medan 1 Kostrad di Purwakarta.
Hingga saat ini, program itu sendiri menuai kontroversi dari berbagai pihak. Namun, Dedi Mulyadi tampaknya memiliki pertimbangan, salah satunya adalah ketidakmampuan para orang tua untuk mendidik anaknya.
Baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat itu mengunggah video singkat yang memperlihatkan kegiatan para murid di barak militer. Sebagaimana diketahui, Dedi Mulyadi memang rajin membuat konten kesehariannya dan diunggah di berbagai platform media sosial.
Melalui akun TikTok resmi miliknya @dedimulyadiofficial, ia memamerkan suasana di salah satu lokasi, yaitu Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi.
"Beginilah penampakan kehidupan siswa binaan Dodik Rindam 3 Siliwangi," tulis Dedi Mulyadi dalam keterangan pada video berdurasi enam menit tersebut.
Rekaman itu sendiri merekam sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh para siswa, mulai dari bangun tidur seperti merapikan tempat tidur sendiri, shalat berjamaah, olahraga pagi bersama, sarapan, belajar baris berbaris, hingga pembekalan psikologis.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai jika pendidikan ala militer ini seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan langkah utama.
Oleh karena itu, pihak KPAI mengatakan akan mengawasi langsung pelaksanaan program pendidikan karakter ala militer untuk anak-anak yang bermasalah.
