Megawati Tegaskan Tanah Bali Tak Boleh Dikonversi: Milik Negara untuk Rakyat

Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menunjukkan perhatiannya kepada Pulau Bali. Megawati mengusulkan agar tanah di Bali jangan dikonversi atau tidak boleh diubah-ubah.

Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam sambutannya di acara Penganugerahan Trisaksi Tourism Award 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.

Awalnya, Megawati meminta kepada kepala daerah PDIP agar meniru yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster dengan membuat peta pembangunan 100 tahun Bali.

Menurutnya, yang dilakukan Wayan Koster tersebut tidak boleh ditentang pemerintah pusat, sebab hal itu demi kebaikan rakyat juga.

"Loh, kenapa? Yang saya minta apa? Orang asing. Oh, bukan. Yang nomor satu adalah apa? Tanah subur. Nah, itu catat kalau kamu mau. Itu wartawan. Tanah Subur di Bali. Dikonversi. Apa artinya dikonversi? Tidak boleh diubah. Dia adalah milik negara untuk rakyat," kata Megawati.

Tanah Bali bisa digunakan untuk rakyat, kata dia, misalnya seperti menghasilkan pendapatan.

"Bisa mengolah, mencari makannya. Ngerti? Awas nggak ngerti dan tidak dilaksanakan. Kalau Bali saja bisa, masak lain daerah tidak bisa," katanya.

Megawati kemudian mengingatkan juga di Bali orang asing tidak boleh berperilaku seenaknya sendiri.

"Apa? Keduanya. Baru. Orang asing. Tidak boleh seenak-enaknya sendiri. Kenapa? Di Bali pernah kejadian, Masya Allah. Di Bali itu kan pura-pura, tahu-tahu ditayangkan."

Megawati pun mengungkapkan kegeramannya, lantaran banyak aturan kearifan lokal di Bali yang tidak dihiraukan bahkan diabaikan pelancong dari luar Pulau Dewata itu.

"Gimana sih ini juga? Tolong dong kalian tuh. Wartawan dan yang sebagainya. Bilanglah sama inian kalian. Masa gituan ditayangkan? Saya sampai kaget loh. Masa ada orang asing? Maaf ya. Tidak berpakaian Masuk ke pura. Ada apa itu? Ada apa itu? Tolong jawab saya," katanya.

Putri Proklamator Bung Karno ini pun meminta agar ada ketegasan kepada orang asing yang tidak menghormati adat lokal di Bali.

"Kalau ada yang mau protes, itu kan tidak berhadap. Saya suruh dia deportasi. Boleh tanya sama Pak Giri. Betul? Seketika. Pulangkan dia. Kita sama juga. Kalau pergi ke luar negeri, ada tata acaranya. Ada tata caranya. Berpakaian kita juga. Mesti kayak apa," katanya.

Megawati mengaku tidak bisa mentoleransi perilaku orang asing yang tak pantas di Bali. Untuk itu ia memerintahkan agar orang tersebut dideportasi.

"Saya bilang, no, no, deportasi, deportasi. Sekarang di Bali, ya itu salah satu supaya mau bikin gubernur. Jadi, kalau ada orang asing masuk, saya sudah minta juga untuk diberlakukan ke seluruh bagian daripada kita," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdani mengatakan bahwa pariwisata merupakan salah satu ujung tombak pertumbuhan Indonesia, terutama desa wisata yang menjadi penciri destinasi wisata di Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam sambutan pembuka Penganugerahan Trisaksi Tourism Award 2025.

Maka, PDIP melalui arahan dari Ketua Umum Prof Dr Megawati Soekarnoputri menggelar Trisakti Tourism Award ketiga pada tahun 2025.

Mengusung tema Sustainability Desa Wisata Menuju Indonesia Raya, Trisakti Tourism Award 2025 diikuti oleh 232 desa wisata rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.

Ia meyakini bahwa kegiatan ini menjadi langkah nyata dari PDIP untuk mengentaskan kemiskinan dan stunting di Desa.

“Desa wisata harus menghasilkan produk dan jasa bernilai ekonomi sehingga mampu menekan kemiskinan,” kata Wiryanti.

Ia pun mencontohkan bagaimana warga Desa di Sleman, Yogyakarta yang bekerja sebagai petani di pagi hari, dan menjadi pemandu wisata edukasi ketika siang hari.

Wiryanti mengatakan, wisata juga berkontribusi pada kualitas pendidikan dalam bentuk edu-wisata, di mana wisatawan dapat menambah ilmu dari pengalaman berwisata ke daerah dan sekaligus meningkatkan toleransi antar daerah.

Apalagi, kunjungan antar daerah meningkatkan persaudaraan dan kunjungan antar negara, maupun meningkatkan persahabatan.

“Jadi hendaknya tidak melarang kegiatan studi tur antar daerah karena desa wisata akan berdampak terhadap ekonomi, budaya, dan politik,” ujarnya.

Ia juga mencontohkan Desa di Buleleng, Bali yang menghasilkan kuliner lokal bergizi dan sehat dari sumber alam untuk menekan angka stunting di desanya.

Bahkan, berdampak penurunan stunting dari 11 persen tahun 2022 menjadi 6,2 persen pada tahun 2023.

“Penyelenggaraan Trisakti Tourism Award sangat memberikan dampak pada pengembangan desa wisata sebagai fondasi negara. Desa di Imogiri, Bantul, misalnya, menjadi wisata peserta pada tahun 2019 berhasil meraih United Nations Tourism Best Tourism Village tahun 2024,” katanya.