Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum memikirkan opsi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perppu tentang Perampasan Aset.
Meski demikian, Prasetyo menegaskan bahwa kepala negara tetap berkeinginan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
"Untuk sementara belum. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa beliau sangat concern terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset ini," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
"Pada saat Mayday juga beliau menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu asta cita pemerintahan Prabowo-Gibran adalah mengenai pemberantasan korupsi. Ini kan turunannya kira-kira kan begitu," sambung Prasetyo.
Prasetyo menegaskan sejauh ini pemerintah masih berkomunikasi dengan fraksi-fraski di DPR berkaitan RUU Perampasan Aset, sehingga belum ada pertimbangan untuk mengeluarkan Perppu. Tak hanya dengan DPR, komunikasi juga dilakukan Prabowo kepada pimpinan partai politik.
"Tapi kalau pertanyaannya apakah dipertimbangkan perppu untuk sampai hari ini belum. Beliau lebih memilih, kita memilih untuk mencoba berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai. Jadi pada saat pertemuan dengan ketum-ketum partai, ini juga salah satu materi," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan berkonsultasi dengan Dewan RI mengenai kapan waktu untuk menentukan program legislasi nasional atau Prolegnas.
Konsultasi tersebut dilakukan menyusul kehendak Presiden Prabowo Subianto yang ingin Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera dinahas dan disahkan menjadi undang-undang.
"Kamii akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata Supratman di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Baca Juga: Kenapa Indonesia Jadi Tempat Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates? Ini Kata Menkes
Supratman memastikan keinginan kepala negara untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset sudah menjadi perhatian bagi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, termasuk Kementerian Hukum untuk menindaklanjuti.
