Infografis
Suara.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengingatkan pentingnya peran sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Pesan itu disampaikan seiring adanya kasus tawuran yang dilakukan oleh sejumlah siswa SD di Depok pada Sabtu (10/5) lalu.
Arifah meminta adanya penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagai kunci dalam upaya deteksi dan penanganan dini terhadap potensi kekerasan.
“Pendidikan karakter harus menjadi bagian tak terpisahkan dari proses belajar-mengajar. Anak perlu dibekali keterampilan mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara damai, serta menjunjung nilai kemanusiaan dan toleransi,” pesan Arifah dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).
Untuk memperkuat upaya preventif, Arifah juga mendorong pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) berbasis isu perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan sebagai forum kolaboratif lintas sektor, termasuk sekolah, tokoh masyarakat, dan aparat untuk mencegah dan menangani perilaku menyimpang secara terpadu.
Dalam penanganan siswa SD yang terlibat tawuran itu, Arifah meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berikan layanan rehabilitasi.
“Kami mengajak seluruh pihak—orang tua, guru, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah—untuk mempertegas komitmen bersama dalam menciptakan zona aman bagi anak, khususnya di lingkungan sekolah," pesannya.
Dia menekankan kalau setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembangnya.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Arifah.
Dia juga mendorong jangan sampai anak-anak itu diberi hukuman pidana.
Menurutnya, penanganan terhadap anak-anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut harus mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan tindakan represif.
Baca Juga: Kak Seto Blak-blakan Bongkar Kondisi Anak dalam Barak Militer Dedi Mulyadi
"Anak-anak yang terlibat perlu mendapatkan pendampingan intensif serta program rehabilitasi psikososial agar tidak mengulangi perilaku serupa. Mereka bukan pelaku kriminal, melainkan korban dari sistem yang belum cukup hadir untuk melindungi mereka," tutur Arifah.
Menurutnya, tawuran yang melibatkan anak usia SD sudah termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Aksi tawuran siswa SD itu terungkap setelah beredar videonya di media sosial. Dari rekaman terlihat tawuran itu terjadi di lingkungan perumahan Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok.
Video yang direkam melalui sepeda motor tersebut memperlihatkan bocah yang mengenakan seragam pramuka dan baju bebas saling serang.
Perekam video yang diduga bersama temannya itu tidak melerai, melainkan melontarkan kalimat provokasi agar kedua kubu mendekat dan terlibat bentrok satu sama lain.
"Udah banyak banget nih Pak Dedi, sabar, sabar. Eh dempet, dempet woi, gua enggak, gua nontonin doang, udah GC," teriak perekaman.
Setelah itu, kedua kubu saling serang. Bahkan dalam video, siswa SD terlihat menggunakan mistar stainless untuk menyerang lawannya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menggulirkan gagasan menyekolahkan siswa bermasalah provinsi itu dengan didikan di barak militer, yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI antara lain pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi Mulyadi.
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SMA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
