Infografis
Menurutnya, dengan begitu banyak kantong parkir yang tersebar di Jakarta, angka yang diperoleh UPP—yakni hanya sekitar Rp30 miliar per tahun—tidak masuk akal.
"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja enggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma 30 miliaran setahun. Enggak mungkin," ucap Hardiyanto Kenneth.
Hardiyanto Kenneth bahkan mengajak awak media untuk turun langsung melihat realita di lapangan, mulai dari area Kelapa Gading hingga pusat perbelanjaan.
Kenneth yakin jika parkir dikelola dengan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif, selain meningkatkan PAD, juga bisa mengurangi kemacetan akibat parkir liar.
"Teman-teman media juga bisa ngecek lah. Coba cek aja. Di mana? Kelapa Gading contohnya. Atau di mana deh? Di mall. Iya kan? Jalan-jalan. Satu, makanya kalau memang sudah terakomodir, sudah terintegrasi, berkolaborasi, betul enggak? Kita tahu kan parkir liar ini kan juga bisa membuat macet," beber Hardiyanto Kenneth.
Lebih lanjut, Hardiyanto Kenneth menekankan bahwa potensi pendapatan dari sektor parkir bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan bantuan sosial.
"Kan lumayan bisa buat nambah PAD kan? Nah PAD ini kan juga kita kembalikan kepada masyarakat juga. Mungkin ke pelayanan, mungkin kepada bentuk-bentuk produk bantuan-bantuan sosial buat yang membutuhkan, kan gitu ya," pungkas Hardiyanto Kenneth.
