Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham turut mengomentari soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer.
Menurutnya, perlu ada kajian mendalam soal kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
"Iya perlu itu (kajian mendalam). Jadi tidak semua misalkan masuk gitu loh. Tetapi kan ada memang kriteria-kriteria yang buat masuk di situ sebagai bagian daripada proses itu," kata Idrus kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, penyebab anak bisa nakal juga perlu dianalisis.
"Tetapi kan perlu ada analisis, kenakalannya dia kenapa. Kan semua adalah latarbelakang, perlu ada kajian. Iya kan? Sama aja misalkan ada orang berbuat pidana bisa saja karena memang dia miskin akhirnya dia apa-apa," katanya.
Kendati begitu, Idrus menilai barak militer bisa menciptakan kedisiplinan dari anak-anak agar mentalnya kuat
"Tetapi misalkan masuk ke ditangani oleh militer dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan. Ya bagaimana agar supaya mental dan lainnya itu bisa saja. Tetapi ini kan tidak permanen. Kan gitu loh nanti ada ukuran-ukuran juga yang perlu kita buat sedemikian rupa," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.
Bahkan, jika program tersebut dianggap berjalan dengan baik, Natalius Pigai mengusulkan agar kebijakan ini bisa diterapkan secara masif di seluruh Indonesia. Dia mengaku akan membahas hal tersebut bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Baca Juga: Duda Dan Janda, Dedi Mulyadi Beri Ayu Ting Ting Pilihan Barak Militer Atau KUA
“Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).
