Ogah Beli Baru, Pramono Mau Sewa CCTV buat Pantau Permukiman Warga Jakarta: Jauh Lebih Murah

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak lagi membeli unit baru kamera pengawas atau CCTV untuk lingkungan permukiman padat di Ibu Kota. Sebagai gantinya, Pemprov DKI bakal menggunakan skema sewa yang dinilai lebih murah dan efisien.

“Untuk CCTV, kami tidak akan lagi membeli unit baru untuk masing-masing RT/RW. Sekarang kami akan sewa, karena jauh lebih murah dan proses pengadaannya lebih cepat," ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).

Kebijakan ini diambil usai evaluasi internal bersama jajaran Balai Kota, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Jakarta Smart City. 

Pramono menilai pembelian CCTV memakan biaya lebih besar karena harus disertai dengan perawatan yang rumit.

“Kalau beli, biaya maintenance-nya lebih mahal dan pengadaannya lebih rumit. Tapi kalau sewa, jaringan sudah ada, tinggal aktifkan,” beber Pramono Anung. 

Dari sisi waktu, sewa juga jauh lebih praktis. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memperkirakan proses penyewaan bisa rampung dalam kurun lima hingga enam bulan. 

Ini berbeda dengan pembelian unit baru yang cenderung membutuhkan waktu lebih panjang, mulai dari proses tender hingga instalasi.

"Pengadaannya cepat sekali, enggak sampai 5-6 bulan pasti sudah selesai. Karena sebenarnya hampir semua jaringan sudah terpasang," lanjut Pramono.

Tak sekadar penghematan, pendekatan ini disebut bagian dari strategi keamanan perkotaan yang lebih terintegrasi. 

Lebih lanjut, Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu juga menegaskan, pemasangan CCTV bukan cuma untuk mendeteksi kriminalitas, tapi juga mencegah berbagai persoalan sosial di lingkungan padat seperti peredaran narkoba hingga kasus perundungan.

Sistem pengawasan ini nantinya tidak akan dilakukan secara parsial berdasarkan RT/RW, melainkan akan diintegrasikan penuh ke sistem pemantauan ibu kota.

Langkah ini juga menjadi bagian dari program 100 hari kerja Pramono di Jakarta, yang fokus pada layanan dasar dan rasa aman bagi warga di wilayah padat dan rawan.

"Tinggal apakah itu untuk surveillance ataukah untuk investigasi lebih dalam, tergantung nanti pemerintah DKI yang akan memutuskan," pungkas Pramono. 

Siap Gelontorkan Rp380 M untuk CCTV

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengungkap rencana pemasangan kamera pengawas alias CCTV secara masif di berbagai lokasi di Jakarta.

Hal ini disebutnya sebagai salah satu janji kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu.

Rano memperkirakan, ada sekitar 30 ribu lebih titik sesuai jumlah RT/RW di Jakarta yang perlu dipasangi CCTV.

Pemasangannya untuk tahun ini dilakukan di taman yang jam operasionalnya akan ditambah ke pukul 22.00 WIB hingga 24 jam.

"Itu jumlah RT/RW se-Jakarta 30.418. Saya masih ingat karena itu kampanye kita. Kita sudah mulai di taman-taman, kita sudah pasang CCTV. Nah untuk yang RT/RW tahun depan," ujar Rano di Jakarta Barat, Selasa (15/4/2025).

Ia pun memerkirakan untuk bisa memasang CCTV di 30 ribu lebih titik perlu anggaran sekitar Rp380 miliar.

Angka ini dianggapnya tak terlalu signifikan dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI yang mencapai Rp91 triliun.

"Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar. Itu kecil untuk Jakarta," ujar Rano.

Kemudian, Rano mengaku juga bakal memasang CCTV di fasilitas-fasilitas umum lainnya, misalnya di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). Namun, CCTV ini baru bisa dipasang di tahun depan.

"Oh iya itu akan kita pasang CCTV karena itu jadi program Pak Gub dan Pak Wagub. Cuman memang untuk wilayah di luar ini (RT/RW) memang mungkin anggaran tahun depan karena itu memang banyak hampir 30.000 titik CCTV yang akan kita pasang," katanya.