Kasus Pengusaha Mama Khas Banjar Viral, DPR Wanti-wanti Polisi Tak Gampang Seret Orang ke Pengadilan

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mengingatkan kepolisian agar tak gampang menjerat orang dengan pidana dan menyeretnya ke meja hijau atau persidangan.

Hal itu disampaikan Rudianto menaggapi soal pengusaha UMKM sekaligus pemilik Toko Mama khas Banjar yang tutup akibat UU perlindungan konsumen kini viral.

Firli Norachim diseret ke meja hijau lantaran tak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya. Toko Mama menjual olahan hasil laut dan sirup khas Banjar, Kalimantan Selatan.

"Ini pelajaran berharga agar institusi kepolisian agar betul-betul kasus yang mana yang perlu di ajukan ke meja hijau dan kasus yang tidak perlu di meja hijaukan, tidak perlu dibawa ke pengadilan," kata Rudianto kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

Ia mengatakan, pelaku UMKM harusnya diberi kesempatan dan dilindungi di tengah situasi ekonomi tak menentu.

"Kalau memang ada pelanggaran terhadap undang-undang misalkan undang-udang perlindungan konsumen kan bisa dibina diberi pemahaman ya untuk kemudian melengkapi kekurangan misalkan kekurangan label halalnya dan sebagainya atau masa kedaluarsanya," katanya.

Ia menegaskan, seharusnya pemidanaan dengan pasal-pasal uu perlindungan konsumen dan lainnya, tak mudah dilakukan.

"Saya kira ini menjadi keprihatinan kita karena para pelaku UMKM ini bayangkan saja negara memberi ruang besar kepada pelaku UMKM sampai ada kememterian UMKM tujuannya apa untuk menumbuhkan ekonomi tadi disaat situasi sulit seperti ini," ujarnya.

"Ketika dipakai pasal-pasal untuk mencari-cari kesalahan ya sudah itu sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan saya kira," sambungnya.

Ia pun menegaskan, jika pada prinsipnya penegakan hukum bukan mencari-cari kesalahan orang.

"Ini yang menjadi pembelajaran kepada institusi Polda Polda lain untuk tidak menjadikan uu yang sebenarnya bisa diselesaikan secara restorative justice diselesaikan secara kekeluargaan," katanya.

"Ya jadi kasus serupa seperti ini harusnya pendekatannya restorative justice yang kedua kasus seperti ini tidak layak untuk dipersidangkan di meja hijau," imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap sudah seharusnya majelis hakim yang menangani perkara Toko Mama Khas Banjar ini bisa arif dan bijaksana membebaskan.

"Cukup pelanggaran administrasi saja ini kan, tidak layak tidak pantas dan tidak adil justru kalau dihukum itu menurut saya sangat-sangat tidak memenuhi rasa keadilan," pungkasnya.

Viral

Sebelumnya, Firli Norachim, pengusaha UMKM sekaligus pemilik Toko Mama khas Banjar yang tutup akibat UU perlindungan konsumen kini viral. Firli Norachim diseret ke meja hijau lantaran tak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya. Toko Mama menjual olahan hasil laut dan sirup khas Banjar, Kalimantan Selatan.

Firli menjalankan toko oleh – oleh ini untuk menghidupi keluarganya. Usaha yang berkembang kemudian terguncang setelah pada Desember 2024 lalu seorang konsumen melaporkan Toko Mama karena tak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di produknya.

Dasar pelaporan ini adalah pelanggaran terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Firli kemudian ditahan oleh kepolisian karena melanggar UU tersebut dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di produknya.

Firli menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (14/5/2025) kemarin. Kabar terbaru, penahanan Firli ditangguhkan. Tidak hanya sampai di situ, suasana makin keruh lantaran di hari persidangan Forum Masyarakat Peduli Konsumen Banua (FMPKB) melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Banjarbaru.

Dalam aksi tersebut, FMPKB menyuarakan keprihatinan terhadap kasus yang menyeret Toko Mama Khas Banjar karena diduga ada penggiringan opini seolah melemahkan hukum. Padahal, menurut FMPKB hal ini tidak bertujuan untuk mengkriminalisasi, melainkan untuk menegakkan aturan dan melindungi konsumen.

Merespons kasus ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman hadir sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam persidangan yang melibatkan UMKM pemilik Toko Mama Khas Banjar Firli Norachim, di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

"Saya ingin sampaikan kepada semuanya, bahwa saya yang bertanggung jawab," ungkap Maman di pengadilan. Maman menyebut bahwa kehadirannya di Banjarbaru merupakan momentum bagi dirinya dan jajaran Kementerian UMKM untuk berbenah. Pasalnya, diakui Maman bahwa UMKM merupakan penopang ekonomi masyarakat dengan segala keterbatasan.

Menurutnya, apabila ada “sanksi” yang diberikan kepada UMKM atas kelalaian dalam usahanya, maka hal tersebut lebih pada konteks pembinaan, sementara opsi menegakkan hukum pidana harusnya dijadikan sebagai pilihan akhir.