Infografis
"Tinggal bagaimana mensinkronkan. Ketika ada kapasitas yang kurang, bagaimana kita menyelesaikan. Ketika ada problem muncul di daerah dan butuh pertolongan dari pusat, bagaimana cara kita berkomunikasi," ungkapnya.
"Dan ini menurut saya yang penting untuk kita bicarakan antara pusat dengan daerah, termasuk sebenarnya antara kepala daerah dengan DPRD. Sehingga pada saat kita membuat keputusan sama. Dan tentu dalam misi partai, kita punya tiga pilar. Ada struktural, ada eksekutif, ada legislatif," sambungnya.
Adapun acara pembekalan kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP se-Indonesia ini digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung diikuti sejumlah kepala daerah diantaranya, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.
Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri hadir langsung dalam acara pembekalan tersebut.
Wajib Pahami Peran Partai
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan pentingnya kepala daerah dan wakil kepala daerah memahami anggaran dasar dan rumah tangga partai sebagai bagian dari peran politik mereka.
Menurut Djarot, kepala daerah adalah pejabat politik yang lahir dari partai politik sehingga wajib menghayati nilai-nilai partai yang berlandaskan Pancasila dan cita-cita reformasi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
Dalam pertemuan dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di Sekolah Partai itu, Djarot meminta agar seluruh pejabat daerah tersebut membaca dengan saksama anggaran dasar dan rumah tangga partai yang selama ini hanya sekadar diterima secara formal.
"Jangan hanya diberikan kepada ajudan untuk dibaca, tetapi wajib bagi ibu bapak sendiri untuk membaca dan memahami," kata Djarot dalam sambutannya.
Baca Juga: Djarot di Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP: Anda Tidak akan Jadi Tanpa Partai Politik
Apabila masih membutuhkan salinan anggaran dasar tersebut, Djarot mempersilakan untuk mengajukan permintaan ke pihak partai.
