Bukan untuk Distribusi Logistik, Eks Ketua KPU Ungkap Private Jet Digunakan Komisioner

Chandra Iswinarno, Dea Hardiningsih Irianto

Jum'at, 16 Mei 2025 | 23:07 WIB
Bukan untuk Distribusi Logistik, Eks Ketua KPU Ungkap Private Jet Digunakan Komisioner
Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan mengenai kasus Private Jet KPU yang dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Antikorupsi, beberapa waktu lalu. [Suara.com/Dea]

Suara.com - Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2022-2024 Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa penggunaan jet pribadi atau private jet dilakukan bukan untuk distribusi logistik Pemilu 2024. Dia bahkan menyebut bahwa private jet tersebut digunakan oleh para komisioner KPU.

Hal itu disampaikan Hasyim menanggapi temuan Transparency International (TI) Indonesia yang mengungkapkan kejanggalan dalam pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024.

"Bukan distribusi, untuk monitoring. Itu monitoring untuk distribusi logistik, bukan untuk mengirim logistik," kata Hasyim di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 16 Mei 2025.

"Iya betul (dipakai komisioner KPU)," tambah dia.

Dia menjelaskan bahwa saat itu pengadaan logistik harus dilakukan dalam waktu singkat karena masa kampanye hanya 75 hari.

Lantaran itu, dia menilai saat itu KPU memerlukan langkah operasional strategis, termasuk menggunakan jet pribadi untuk memastikan distribusi logistik tepat waktu.

Hasyim juga menyebut bahwa monitoring distribusi logistik tidak bisa dilakukan dengan pesawat komersial karena mempertimbangkan persiapan tiket, keterbatasan waktu, dan kesesuaian rute.

"Dalam pandangan kami, situasi kalau pakai komersil kan ada keterbatasan jam, kesesuaian rute dan seterusnya, padahal yang kita akan jangkau, daerah-daerah yang juga tidak selalu ada," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa jadwal penerbangan komersil tidak sesuai dengan yang diharapkan komisioner KPU saat itu.

baca juga

"Kalaupun ada juga jadwalnya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan sehingga perlu menyewa pesawat jet untuk memonitoring situasi tentang situasi distribusi logistik,” ujar Hasyim.

Menurutnya, penggunaan pesawat jet juga sudah masuk dalam rencana kerja dalam anggaran KPU dari segi nilai kontrak.

Dia menyebutkan bahwa nilai kontrak sewa jet pribadi saat itu sekitar Rp65 miliar. Sebab, pesawat jet tersebut tidak selalu digunakan sehingga hanya dibayar ketika diperlukan.

"Ada adendum kontrak yang dibayar itu Rp46 miliar. Jadi angka Rp65 miliar ya, yang dibayar itu Rp46 miliar, jadi ada efisiensi Rp19 miliar," ucap Hasyim.

"Nah yang berikutnya, bahwa apa yang kami kerjakan tadi itu pilihan operasional strategis dengan menyewa pesawat pribadi itu, itu pada akhirnya terdapat efisiensi sekitar Rp380 miliar untuk biaya cetak dan distribusi surat," katanya.

Tanggapan Ketua KPU

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa saat itu penggunaan private jet dibutuhkan lantaran waktu distribusi logistik yang terbatas.

"Begitu kampanye cuma 75 hari, maka pengadaan logistik, distribusi, dan lain-lainnya kan sangat terbatas dibandingkan pemilu sebelumnya yang sampai 7 bulan," kata Afif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 30 April 2025.

"Maka, kita harus berpikir, dalam pikiran kami sebagai penyelenggara, tentu kita berpikir, jangan sampai pemilunya gagal, jangan sampai logistik gagal. Maka, diambil langkah-langkah extraordinary yang kemudian itu sebagai mitigasi," tambah dia.

Saat KPU RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajarannya, ada beberapa wilayah yang membutuhkan percepatan distribusi logistik sehingga diperlukan langkah berupa penggunaan jet pribadi.

"Kalau hal-hal teknis soal bagaimana penyewaan dan seterusnya, teman-teman nanti nanya di jajaran sekretariat. Pada intinya, kebijakan itu untuk men-support apa yang kita bisa lakukan demi suksesnya Pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Antikorupsi yang terdiri dari TI Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi terkait pengadaan jet pribadi atau private jet di KPU RI ke KPK pada Rabu 7 Mei 2025.

Laporan itu berdasarkan tiga hal, yaitu aspek pengadaan barang/jasa, penggunaan yang diduga tidak sesuai peruntukan, dan dugaan pelanggaran regulasi perjalanan dinas pejabat negara.

"Kami melihat dari aspek proses pengadaannya itu sendiri ada hal yang sangat janggal. Salah satunya adalah nilai kontrak itu melebihi dari pagu," ujar Peneliti TI Indonesia Agus Sarwono.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin. (Suara.com/Dea)
Ketua KPU Mochammad Afifuddin. Terkait kasus private jet, Afifuddin menyatakan bahwa sewa transportasi tersebut dilakukan terkait distribusi logistik saat Pemilu 2024.(Suara.com/Dea)

Kejanggalan tersebut juga diperkuat temuan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024 yang menunjukkan masih banyaknya praktik suap dan gratifikasi di tingkat kementerian/lembaga, khususnya dibidang pengadaan barang dan jasa.

Peneliti TI Indonesia Agus Sarwono mengatakan bahwa ada dua hal yang menarik soal pengadaan sewa private jet oleh KPU pada pemilu 2024 yang lalu.

Alasan pengadaan tersebut patut dibuka ke publik lantaran anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024, begitu besar, yakni senilai Rp71 Triliun.

Hal ini yang membuka ruang korupsi, khususnya di sektor pengadaan.

"Jika belajar dari pemilu sebelumnya, ada banyak kasus korupsi terkait logistik pemilu, sebut saja pengadaan segel surat suara, pengadaan kotak suara, suap kepada auditor BPK, pengadaan asuransi Anggota KPU, hingga pengumpulan 'upeti' dari rekanan KPU," kata Agus dalam keterangannya, Senin 28 April 2025.

Ia menyampaikan, hingga saat ini, KPU tidak cukup memberikan informasi kepada publik terkait pengadaan private jet.

Bahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, KPU seolah menahan banyak informasi terkait pengadaan ini.

Agus mengatakan, pihaknya menilai banyak kejanggalan, hal ini mendasar dari hasil penelusuran Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ia mengaku dari hasil penelusuran, pihaknya menemukan nama paket pengadaan 'Belanja Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik', dengan kode 53276949 senilai Rp46.195.659.000.

Adapun uraian pekerjaan dari paket pengadaan ini berbunyi 'Sewa Dukungan Kendaraan Distribusi Logistik untuk Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu 2024'.

Menurut Agus, Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dilakukan tidak spesifik. Terlebih, dalam RUP tersebut tidak dicantumkan jenis kendaraan yang bakal disewa oleh KPI.

"Dengan anggaran sewa yang sedemikian besar, harusnya sejak awal KPU sudah mengetahui kendaraan apa yang akan digunakan. Hal ini mengindikasikan perencanaan pengadaan oleh KPU bermasalah," ujarnya.

Kejanggalan lainnya yakni saat pengadaan sewa kendaraan ini menggunakan metode e-purchasing. Pada satu sisi metode ini memudahkan dalam memilih penyedia, namun ada potensi ‘kick back' dari penyedia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Buka Suara: PAW DPR Urusan Partai, Bukan Pribadi Hasto

Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Buka Suara: PAW DPR Urusan Partai, Bukan Pribadi Hasto

News | Jum'at, 16 Mei 2025 | 22:17 WIB

Skandal Private Jet KPU, DPR: Kami Sudah Pernah Tegur, Itu Kan Pakai Duit Rakyat

Skandal Private Jet KPU, DPR: Kami Sudah Pernah Tegur, Itu Kan Pakai Duit Rakyat

News | Jum'at, 09 Mei 2025 | 15:45 WIB

Selain Private Jet, DPR Endus Skandal Helikopter hingga Alphard di KPU: Kami Sudah Tahu, tapi...

Selain Private Jet, DPR Endus Skandal Helikopter hingga Alphard di KPU: Kami Sudah Tahu, tapi...

News | Jum'at, 09 Mei 2025 | 14:55 WIB

Terkini

Sehari, Dua Anak di Blitar Tewas Tenggelam di Kolam Renang dan Air Terjun

Sehari, Dua Anak di Blitar Tewas Tenggelam di Kolam Renang dan Air Terjun

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 13:35 WIB

Tawuran Pecah Lagi di Petamburan, Warga Saling Serang Pakai Petasan, Batu hingga Sajam

Tawuran Pecah Lagi di Petamburan, Warga Saling Serang Pakai Petasan, Batu hingga Sajam

News | Senin, 16 November 2026 | 13:33 WIB

Stop Paksakan Outing Akhir Pekan! Ini yang Sebenarnya Lebih Dibutuhkan Karyawan

Stop Paksakan Outing Akhir Pekan! Ini yang Sebenarnya Lebih Dibutuhkan Karyawan

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 13:33 WIB

Perajin Jatiwangi Panen Berkah, 2,4 Juta Genteng Lokal Dipakai untuk Rumah Subsidi

Perajin Jatiwangi Panen Berkah, 2,4 Juta Genteng Lokal Dipakai untuk Rumah Subsidi

Bogor | Senin, 16 November 2026 | 13:31 WIB

Kursi Panas Wakil Presiden: Istana Butuh 'Devils Advocate'

Kursi Panas Wakil Presiden: Istana Butuh 'Devils Advocate'

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 13:30 WIB

Tinggal Hadapi Afghanistan dan Myanmar, Ini Syarat Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027

Tinggal Hadapi Afghanistan dan Myanmar, Ini Syarat Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia U-17 2027

Bola | Senin, 16 November 2026 | 13:28 WIB

Penyebab Muncul Jerawat Pasir di Dahi Akibat Sisa Sabun Cuci Muka, Ini Solusinya

Penyebab Muncul Jerawat Pasir di Dahi Akibat Sisa Sabun Cuci Muka, Ini Solusinya

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 13:25 WIB

Pemkot Surabaya Sabet Penghargaan Adiwidya 2026: 26 Lokasi Belajar Dibuka, Perluas Akses Pendidikan

Pemkot Surabaya Sabet Penghargaan Adiwidya 2026: 26 Lokasi Belajar Dibuka, Perluas Akses Pendidikan

News | Senin, 16 November 2026 | 13:24 WIB

Koalisi Restui Kader Gerindra Jadi Wapres Baru, Habiburokhman: Yang Penting Bisa Langsung Kerja

Koalisi Restui Kader Gerindra Jadi Wapres Baru, Habiburokhman: Yang Penting Bisa Langsung Kerja

News | Senin, 16 November 2026 | 13:21 WIB

Cara Menghitung Neptu Weton Jodoh Sendiri Secara Manual Tanpa Aplikasi

Cara Menghitung Neptu Weton Jodoh Sendiri Secara Manual Tanpa Aplikasi

Lifestyle | Senin, 16 November 2026 | 13:20 WIB

×