Sebut Aksi Besar-besaran 20 Mei Dipolitisasi, KON: Ada yang Ngaku-ngaku Ojol Padahal Bukan!

Senin, 19 Mei 2025 | 18:56 WIB
Sebut Aksi Besar-besaran 20 Mei Dipolitisasi, KON: Ada yang Ngaku-ngaku Ojol Padahal Bukan!
Massa pengemudi ojek online atau ojek daring berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan menolak untuk terlibat dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya digelar di Jakarta pada Selasa (20/5/2025) besok. 

Organisasi yang menaungi 295 komunitas pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia ini menyebut aksi tersebut sarat kepentingan politik dan tidak merepresentasikan suara mayoritas mitra pengemudi.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, mengungkapkan bahwa aksi yang diklaim akan melibatkan ratusan ribu ojol itu tak lebih dari upaya segelintir pihak untuk menunggangi isu kesejahteraan driver demi kepentingan elite tertentu.

“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi konkret, bukan panggung politik,” ujar Andi dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Lebih lanjut, Andi menyinggung keberadaan individu yang kerap mengatasnamakan ojol namun sejatinya bukan bagian dari komunitas pengemudi.

Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan menolak untuk terlibat dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya digelar di Jakarta pada Selasa (20/5/2025) besok. (Suara.com/Fakhri)
Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan menolak untuk terlibat dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang rencananya digelar di Jakarta pada Selasa (20/5/2025) besok. (Suara.com/Fakhri)

“Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," katanya.

Meski menolak narasi menjadikan driver sebagai buruh, KON tetap menuntut adanya regulasi yang memperkuat posisi mitra pengemudi dalam ekosistem ekonomi digital. 

Regulasi itu, kata Andi, harus menjamin keadilan dan perlindungan.

“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelasnya.

Baca Juga: Desak Prabowo Evaluasi Menkes Budi Gunadi, Guru Besar FK Unpad Koar-koar Pengkhianatan Profesi

Ia juga menyatakan penyelesaian persoalan pengemudi ojol sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka dan advokasi kebijakan, bukan lewat aksi yang berisiko ditunggangi agenda politik terselubung.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI