Suara.com - Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pesan penting dalam kuliah umum.
Bertajuk "Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Kondisi Global Terkini" yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, pada Kamis (22/5/2025).
Dalam paparannya, JK menegaskan bahwa kemajuan ekonomi adalah kunci utama bagi sebuah negara untuk dihargai di kancah internasional.
“Negara akan dihargai atau berhubungan baik dengan negara lain jika negara itu maju dan setara. Tanpa itu, tidak akan diberikan perhatian yang baik,” tegas JK di hadapan ratusan civitas akademika UI.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena menggambarkan pentingnya daya saing ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Menurut JK, hubungan diplomatik yang sehat dan respek antarnegara tidak bisa hanya dibangun dengan retorika politik, melainkan harus ditopang oleh kekuatan ekonomi yang nyata.
Malaysia Lebih Dianggap karena Konsistensi Kebijakan
JK juga membandingkan posisi Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia.
Menurutnya, Malaysia kerap lebih dihormati dalam pergaulan internasional karena memiliki kebijakan luar negeri yang konsisten dan tegas, terutama saat dipimpin oleh Mahathir Mohamad.
"Kenapa demikian, karena saat Mahathir Muhammad memimpin, ia memiliki kebijakan dan pendirian yang lebih jelas," ujar tokoh perdamaian ini.
Pernyataan tersebut menjadi kritik tersirat terhadap kurangnya konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia, yang kerap berubah seiring pergantian kepemimpinan nasional.
Menurut JK, kekuatan ekonomi dan pendirian politik yang jelas adalah dua fondasi utama untuk membangun reputasi negara di mata dunia.
Tantangan Ekonomi Indonesia di Tengah Krisis Global
Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menjelaskan bahwa ekonomi politik Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama. Internal dan eksternal.
Dari sisi eksternal, JK menyebut bahwa banyaknya konflik dan perang di berbagai wilayah dunia turut memengaruhi kestabilan ekonomi global, termasuk Indonesia.
“Ekonomi Indonesia juga dipengaruhi banyaknya perang yang menyebabkan krisis dunia. Seperti laju pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,8 persen di kuartal pertama dari target 5 persen,” ungkapnya.
Dampaknya nyata daya beli masyarakat menurun, pengeluaran berkurang, produksi industri menurun, dan terjadi peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Akibatnya, pengangguran meningkat dan memicu potensi meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat.
“Fenomena itu membuat daya beli menurun, masyarakat mengurangi pengeluaran, produksi turun sehingga terjadi PHK, bertambahnya pengangguran dan memicu kriminalitas. Itu berdampak pada kehidupan sosial," imbuh JK.
Dari Proteksionisme hingga Tantangan Teknologi
JK juga menyoroti tren proteksionisme ekonomi yang kembali merebak di banyak negara.
Menurutnya, kebijakan perdagangan global saat ini semakin tertutup, mirip dengan kondisi di abad ke-19.
“Sekarang sudah saling menjaga dan kembali ke perdagangan di abad 19,” katanya.
Selain itu, tantangan lain yang harus dihadapi Indonesia adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, lemahnya supremasi hukum.
Serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang perlahan menggantikan fungsi manusia di banyak sektor.
“Saya ingin menegaskan bahwa sebuah negara susah berjalan dengan baik tanpa penegakan hukum,” tegas JK lagi, mengingatkan pentingnya keadilan dan stabilitas hukum sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Jangan Menuju Negara Gagal, Pemerintah Harus Kuat dan Efektif
Dalam penutupnya, JK memberi peringatan keras bahwa jika kondisi perekonomian terus memburuk, Indonesia bisa berada di ambang negara gagal.
Namun, ia juga memberikan harapan bahwa hal ini masih bisa dicegah.
"Caranya adalah pemerintahan yang harus kuat, memimpin dengan baik, efektif dan tegas, transparan serta menjamin stabilitas keamanan masyarakat," pungkasnya.
Jusuf Kalla menekankan bahwa kekuatan ekonomi adalah penentu harga diri sebuah negara di panggung dunia.
Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri.
Namun, dengan kepemimpinan yang kuat, kebijakan yang konsisten, dan komitmen terhadap penegakan hukum, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bangkit dan dihargai di kancah global.
TERPOPULER
