Menteri Berulah dan Berprestasi Kena Pantau Prabowo: Dapat Catatan hingga Imbauan Jangan Bikin Gaduh

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto ternyata rutin melakukan monitoring atau evaluasi terhadap para menteri, wakil menteri, maupun anggota lain di Kabinet Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Iya, secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Tak cuma asal melakukan monitoring, Prabowo sekaligus mencatat apa saja tindak tanduk para pembantunya di cabinet.

"Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ada catatan yang untuk prestasi," kata Prasetyo.

Prasetyo menyampaikan catatan prestasi itu, semisal terhadap para pembantu presiden di bidang pangan dan bidang energi.

Prabowo mencatat pencapaian para pembantunya di dua bidang tersebut, di antaranya peningkatan produksi beras hingga peningkatan lifting minyak di dalam negeri.

Selain catatan untuk prestasi, Prabowo juga memberikan catatan bagi kementerian atau lembaga untuk melakukan perbaikan.

"Beberapa yang catatan untuk perbaikan beberapa kementerian, kami semua diimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja, memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Prasetyo.

Prabowo sekaligus mengimbau para pembantunya di kabinet untuk menghindari pola komunikasi yang justru bisa menimbulkan kegaduhan.

"Dan dimohon diimbau untuk menghindari menyampaikan sesuatu yang bersifat dapat menimbulkan, ya mungkin istilahnya bisa menimbulkan kegaduhan atau menimbulkan perasaan tidak enak kepada pihak lain, kepada institusi lain, dan terutama kepada masyarakat," kata Prasetyo.

"Kita ini bekerja untuk masyarakat sehingga kami semua diimbau untuk berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu yang supaya tidak menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Jadi catatan-catatannya seperti itu, dan itu rutin dilakukan terus oleh bapak presiden," sambung Prasetyo.

Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut merespons usulan Pengamat politik Rocky Gerung yang meminta Presiden Prabowo untuk merombak jajaran kabinetnya.

"Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Bahlil mengatakan dirinya tidak memiliki wewenang untuk menanggapi isu-isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan," ucap Bahlil.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis juga enggan merespon terkait isu perombakan kabinet tersebut.

"Enggak paham," ucap Airlangga singkat.

Kata Rocky Geurng

Rocky mengatakan bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.

Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu (21/5).

Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang "revolusi" dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah "reformasi total".

Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.

"Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, 'Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia'," katanya.

Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.

"Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru," tuturnya.