REGIONAL:
Suara.com - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengaku merasa senang jika Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mau maju jadi Ketua Umum PSI.
Hal ini disampaikan Raja Juli Antoni usai menemui Jokowi di kediaman pribadinya di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (26/5/2025).
"Ya saya tanya tadi, bapak gimana? Kok kemarin bicara mau daftar menjadi ketua umum PSI. Bapak katakan 'ya saya sedang terus kalkulasi'. Jadi belum ada jawaban dari beliau, masih kalkulasi," terangnya.
Meski demikian, dirinya sangat senang jika mantan Wali Kota Solo itu bersedia menjadi ketua umum PSI. Apalagi sejumlah wilayah berusaha untuk mengusulkan
"Ya tentu kami dengan senang hati apabila Pak Jokowi bersedia dan beberapa wilayah juga berusaha mengusulkan nama beliau sekarang ini," ungkap Menteri Kehutanan ini.
Raja Juli menyebut kalau beliau memiliki wisdom atau bijaksana sebagai tokoh bangsa.
"Tapi sekali lagi beliau memiliki wisdom sebagai tokoh bangsa. Apakah akan berlabuh ke PSI atau tetap menjadi tokoh netral pada saat sekarang ini," jelas dia.
"Tadi bapak menyampaikan sedang berpikir keras untuk mengkalkulasi yang terbaik," lanjutnya.
Ketika disinggung daerah mana yang sudah mengusulkan Jokowi sebagai ketua umum selain Jateng, Raja Antoni menyebut belum mengetahui secara detail daerah mana saja.
"Saya detailnya coba dicek ke panitia yang ada di Jakarta," imbuh dia.
Raja mengatakan ada aturan kalau beliau mau dan bersedia menjadi ketua, yakni harus menjadi kader PSI terlebih dahulu.
"Sama, tentu sama. Karena pada dasarnya kan tiga ya, tiga hal ya kenapa ini terjadi. Pertama, PSI ingin menjadi partai yang tidak elitis ya, dan tidak milik keluarga," jelasnya.
"Yang kedua, ya itu kita konsultasi pemilihan ketua umum kita itu oleh anggota. Kita minta pendapat anggota siapa ketemu yang terbaik melalui satu anggota satu suara," sambung dia.
Lanjut dia, berikutnya Kaesang Pangarep juga sudah menyatakan bahwa semua keputusan politik PSI yang penting itu juga akan melibatkan anggota melalui platform e-voting.
"Kalau nanti ada kebijakan A, kebijakan B gitu ya. Nanti akan kita tanyakan kepada anggota melalui e-voting, apakah kebijakan itu betul-betul mendapat dukungan. Jadi kita ingin membenahi partai dengan konstituen, jadi tidak hanya 5 tahun tetapi terus tiap pengambilan keputusan melepaskan anggota. Kan idenya sebenarnya itu yang sedang dilakukan," paparnya.
TERPOPULER
