REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi santai kritik publik soal rencana pembangunan Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, kebijakan itu belum final dan masih dalam tahap kajian.
Ia pun tak mempersoalkan ramainya kritikan terhadap rencana pembuatan Pulau Kucing itu.
Malahan, ia bakal mempertimbangkan kritik dan saran yang disampaikan berbagai pihak.
“Yang pertama, saya jawab kritikan. Jadi, pake dikritik makin baik. Gak apa-apa. Saya orang yang mendengar kritikan. Kritikan itu adalah label sehat,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Pramono menegaskan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan akhir soal proyek yang disebut-sebut akan menjadi semacam tempat penampungan khusus kucing liar di ibu kota itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, masih menimbang berbagai aspek sebelum memutuskan kelanjutan rencana tersebut.
“Kalau memang tidak make sense, kebijakan itu jangan dipaksakan. Kami sekarang sedang mengkaji itu. Kan ini belum diputuskan. Sedang dalam kajian. Ketika sudah dikaji, untung ruginya lebih banyak mana, manfaatnya dimana, maka baru kemudian kita putuskan,” ucapnya.
Meski begitu, Pramono menyoroti isu ledakan populasi kucing liar di Jakarta. Ia menilai hal itu sebagai masalah serius yang memerlukan intervensi nyata dari pemerintah, khususnya dalam bentuk program sterilisasi massal.
“Persoalan kucing ini yang kemudian beranak-pinaknya terlalu cepat, maka sterilisasi itu akan tetap kita lanjutkan. Maka kami mentargetkan 22 ribu. 22 ribu pada tahun ini,” ungkap Pramono.
Ia berharap, dengan langkah tersebut, populasi kucing liar di ibu kota dapat ditekan secara signifikan. Bahkan di lingkungan Balai Kota sendiri, Pramono mengaku rutin memantau kondisi para kucing yang berkeliaran.
“Termasuk di Balai Kota, saya terus terang, hampir setiap hari saya cek. Mereka lebih bersih daripada kucing-kucing yang ada,” pungkasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tak mempersoalkan adanya anggapan yang menilai kinerja 100 harinya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kurang memuaskan dibandingkan kepala daerah lain.
"Tanggapannya enggak puas banget juga enggak apa-apa. Jadi, saya dan Bang Doel (Wagub Rano) tidak terganggu sama sekali dengan urusan-urusan yang seperti itu," ujar Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Selasa.
Pramono mengatakan alih-alih memikirkan pendapat kurang puas pada kinerjanya, dia memilih berkonsentrasi mewujudkan janji-janji bersama Rano semasa kampanye.
"Kami konsentrasi kerja untuk bisa mewujudkan apa yang saya janjikan di dalam sosialisasi yang ini. Bahkan hampir semuanya sudah terpenuhi," kata dia.
Dia mengatakan bukan sosok anti-kritik dan justru menganggap kritik sebagai pil sehat. Ini juga berlaku pada pihak yang mengkritik wacana pulau khusus untuk kucing di Kepulauan Seribu.
"Kalau memang tidak make sense (masuk akal), kebijakan itu jangan dipaksakan. Kami sekarang mengkaji itu, belum diputuskan," ujar Pramono.
Sebelumnya, Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepala daerah mereka dalam periode 100 hari kepemimpinan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menjadi pemimpin dengan tingkat kepuasan paling tinggi di antara gubernur lainnya di Pulau Jawa. Sebanyak 94,7 persen responden puas terhadap Dedi Mulyadi.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dedi disusul oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwana X yang memperoleh 83,8 persen dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebanyak 75,3 persen.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berada di posisi keempat dengan tingkat kepuasan 62,5 persen, disusul Gubernur Jakarta Pramono Anung (60 persen), dan Gubernur Banten Andra Soni (50,8 persen) pada urutan kelima dan keenam.
TERPOPULER