REGIONAL:
Suara.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menilai sikap Presiden Prabowo Subianto tak sejalan dengan arahannya sendiri yang meminta pejabat mundur jika melakukan pelanggaran dan rakyat yang harus melaporkan pejabat bermasalah.
Menurut Efriza, Prabowo memang berniat menunjukkan sikap tegas dan peduli terhadap rakyat, tetapi belum sejalan dengan sikapnya dalam menanggapi peristiwa politik.
Salah satu contohnya ialah ketika Hasan Nasbi mundur dari jabatan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tetapi tidak diterima Prabowo.
“Misalnya, terkait dengan arahan pejabat untuk mundur atau diberhentikan, nyatanya Hasan Nasbi yang memilih untuk mundur karena ia punya kesadaran sendiri untuk mundur, ia menyadari bahwa tidak bisa bekerja dengan baik atas penilaian dirinya dan publik, malah nyatanya pengunduran dirinya tidak diterima oleh presiden dan Hasan Nasbi tetap berada di Kantor Kepresidenan meski ia tidak lagi berperan penting sebagai juru bicara presiden,” kata Efriza kepada Suara.com, Kamis (5/6/2025).
Selain itu, contoh lain yang juga disebutkan oleh Efriza ialah desakan dari masyarakat, seperti petisi yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) atas kinerja dan komunikasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang dianggap buruk.
“Ternyata pemerintah tidak punya ketegasan sikap. Budi Gunadi tidak akan memilih mengajukan mengundurkan diri, ternyata juga tidak ada sikap tegas pemerintah untuk melakukan reshuffle terhadap Menkes,” ujar Efriza.
Terakhir ialah kasus judi online yang menyebut nama Menteri Koperasi Budi Arie Sadikin sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana untuk mengamankan situs judi online ketika dia menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
“Nyatanya juga tidak ada sikap pemerintah. Memang ada asas praduga tak bersalah, menghormati hak asasi manusia, tetapi pernyataan dari pemerintah atas kasus itu juga tidak hadir, apalagi sikap ya,” tegas Efriza.
Untuk itu, dia mengkhawatirkan pidato Prabowo pada upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri itu hanya akan menjadi ‘omon-omon’ saja.
“Memang soal ‘nasib’ pejabat negara di kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tetapi Presiden Prabowo dikenal tegas, dengan sikap yang misalnya berlarut-larut dalam soal reshuffle terhadap para pembantunya, sikap tegas Prabowo ini jadi diragukan. Bahkan, evaluasi, maupun nilai pemberhentian yang digembar-gemborkannya ternyata tidak ada buktinya,” tutur Efriza.
“Reshuffle Mendiktisaintek juga masih bisa diperdebatkan jika dianggap itu karena evaluasi presiden, karena memungkinkan reshuffle terjadi karena rakyat sudah turun ke jalan, haruskah rakyat turun dulu ke jalan, baru pemerintah bersikap tegas?” tandas dia.
Prabowo Minta Pejabat Bobrok Mundur
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali memberikan ultimatum kepada para pejabat agar bekerja secara sungguh-sungguh kepada rakyat. Lewat ultimatunya, Presiden Prabowo mengancam akan memecat pejabat yang tidak becus bekerja.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam amanat upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Awalnya, Prabowo meminta agar Pancasila jangan sekadar menjadi mantra atau slogan. Ia lantas memingatkan tentang kekayaan besae yang dimiliki bangsa Indonesia.
TERPOPULER