Infografis
Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai memiliki sikap politik yang berbeda terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Secara garis besar, PDIP terlihat semakin dekat dan kooperatif terhadap Prabowo, bahkan sudah berperan seperti partai pendukung pemerintah. Namun pada saat yang sama, partai berlambang banteng itu terus melancarkan kritik terhadap Gibran yang juga putra sulung mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menyebutkan bahwa posisi PDIP saat ini sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah secara de facto.
"Hal itu sangat terlihat dari tidak adanya kritik keras terhadap Prabowo. Nah, artinya di sini sebetulnya PDIP melalui fraksinya di DPR RI sudah sangat kooperatif dan akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan Prabowo," kata Jamiluddin kepada Suara.com, dihubungi Selasa (10/6/2025).
Dengan demikian, kata Jamiluddin, fungsi PDIP saat ini sudah tak jauh berbeda dari partai-partai pendukung pemerintahan lainnya, meski secara formal belum menyatakan bergabung ke dalam koalisi.
"Mereka sudah sama fungsinya sebagai partai yang berada di pemerintahan. Tapi itu hanya secara de facto, karena secara de jure mereka kan belum bergabung," kata dia.
Berbeda dengan pendekatan mereka terhadap Prabowo, Jamiluddin mencatat bahwa PDIP masih menunjukkan sikap kritis terhadap Gibran.
Tak hanya Gibran, kritik juga diarahkan kepada kelompok politik yang dinilai masih berada dalam pengaruh Jokowi, termasuk sejumlah sosok yang masih bertahan di Kabinet Prabowo.
"Kita lihat, apa yang dilakukan Gibran itu kan selalu dikritik oleh PDIP. Begitu juga konco-konconya Jokowi yang masih ada di Kabinet Prabowo, itu kan tidak lepas dari kritik dari fraksi PDIP. Jadi, PDIP akan menjadi batu sandungan jalan buat gengnya Jokowi, baik di luar Kabinet maupun di dalam Kabinet," jelasnya.
Baca Juga: 7 Daftar Hotel Dijual Lewat Situs Online, Cek Harganya di Sini
Jamiluddin menyebut Partai Gerindra sendiri nampak sangat memahami situasi politik itu. Ia meyakini, karena itu Prabowo dan lingkarannya terus menjaga komunikasi dengan PDIP, khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Saya yakin Gerindra sangat menyadari itu,” ujarnya.
Langkah menjaga hubungan ini, kata dia, tidak hanya dilakukan oleh Prabowo secara langsung, tetapi juga melalui utusan-utusan yang dikirimkan ke Megawati.
"Karena itu mereka tetap berselaturahmi dengan Megawati, baik Prabowo sendiri maupun orang yang diutus," pungkasnya.
Sebelumnya publik dihebohkan dengan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang terlihat enggan menyapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Sabtu (1/6/2025).
Terkait itu, pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai gestur diam Megawati bukan tanpa makna.
