REGIONAL:
Suara.com - Pendidikan di Sekolah Rakyat akan turut serta melibatkan TNI/Polri. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua tim formatur Sekolah Rakyat Prof M Nuh yang menuturkan bahwa tujuan pelibatan aparat itu untuk melatih kedisiplinan para siswa.
Walau demikian, Nuh menegaskan kalau tidak akan ada unsur militerisme dalam pendidikan di Sekolah Rakyat
"Dikasih baris-berbaris. Bukan arah militer, yang kita ambil itu kedisiplinan," kata Nuh ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 11 Juni 2025.
Menurutnya, pelibatan TNI dan Polri telah dinilai tepat untuk mengajarkan disiplin dan baris berbaris itu. Selain itu juga bertujuan untuk persiapan melatih fisik.
"Siapa yang bisa mengatur baris-berbaris? Yang paling bagus, yang sudah teruji, teman-teman, bapak-bapak dari TNI-Polisi, yang untuk kedisiplinan ini persiapan fisik. Kalau beliau suruh lari, paling setengah kilometer sudah selesai," ujarnya.
"Bukan pendekatan militerisasinya, bukan. Tapi kedisiplinan, kerapian, ya itu penting " tegas Nuh.
Terkait dengan sistem pendidikan secara umum, dia menuturkan bahwa sistemnya mengadopsi penuh kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Hanya saja, karena Sekolah Rakyat dibuat boarding school atau berasrama, maka akan ada penambahan pembelajaran yang berkaitan dengan cinta tanah air hingga sosialisasi bermasyarakat.
"Ada lagi yang malam hari, boarding-nya, yaitu tentang kecintaan terhadap tanah air, persahabatan, dan seterusnya. Itu kita siapkan tersendiri. Itu Alhamdulillah semuanya on progress," ujar Nuh.
Sekolah Rakyat dijadwalkan akan mulai beroperasi untuk tahap 1A pada Juli 2025 sebanyak 63 titik sekolah tersebar di berbagai daerah.
Kemudian tahap 2B pada sekitar Agustus-September sebanyak 37 titik Sekolah Rakyat. Sehingga, ditargetkan ada 100 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Adapun total Rombongan Belajar (Rombel) untuk tahap 1 sebanyak 396 Rombel dengan jumlah siswa sebanyak 9.780 siswa terdiri dari tingkat SD, SMP, dan SMA.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap 1 berada di Sentra milik Kemensos. Kendati begitu, dipastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan menggangu layanan Sentra.
Terkait proses rekrutmen siswa Sekolah Rakyat pada tahap I ini sudah berjalan pada penetapan oleh kepala daerah dan proses home visit.
Sasarannya merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Nuh menyampaikan kalau saat ini proses perekrutan murid sudah mencapai 85 persen dari total 10 ribu calon siswa yang ditargetkan untuk 100 unit tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Sosial memastikan Sekolah Rakyat akan diresmikan dan mulai beroperasi pada Juli 2025, tepat pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta para satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk memastikan kurikulum, calon siswa, guru, serta sarana prasarana harus sudah siap sebelum pembukaan.
"Sehingga tidak ada hambatan ketika Sekolah Rakyat sudah beroperasi," kata Agus dalam keterangannya, saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Sekolah Rakyat yang digelar secara daring, Selasa 10 Juni 2025.
“Untuk itu semua satgas yang telah ditugaskan saya mohon untuk terus bersinergi agar target yang sudah kita rencanakan bisa tercapai sehingga Bulan Juli nanti dapat dibuka dan diresmikan oleh Presiden,” kata dia.
Agus juga menyampaikan perintah dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harus ada 100 titik lokasi Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada tahap 1 pada Juli 2025, dengan pembagian 63 titik lokasi pada tahap 1a dan 37 titik lokasi pada tahap 1b.
Sebagian besar titik Sekolah Rakyat pada tahap I berada di Sentra milik Kemensos, Agus Jabo pastikan layanan Sekolah Rakyat tidak akan menggangu layanan Sentra.
“Kita meminta kepada BUMN, PLN dan Telkom, bisa mengatur jaringan listrik dan jaringan internet, sehingga pelayanan di Sentra tidak terganggu dan pelayanan di Sekolah Rakyat juga tidak terganggu,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli itu bersifat sementara karena lahannya masih disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
“Untuk itu kami meminta Pemprov, Pemkab, Pemkot menyiapkan lahan 8,5 hektare untuk Sekolah Rakyat yang permanen,” ucapnya.
TERPOPULER
