Infografis
Suara.com - Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Frans Asisi Datang mengungkapkan bahwa orang yang memiliki jabatan tinggi akan berupaya menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih rumit.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.
“Kalau hasil penelitian ahli dan tadi ahli pun menyampaikan pengalaman yang sudah ahli ikut sidang sebagai ahli, penyusunan kata-kata, pilihan kata-kata dalam komunikasi WA ini, pengetahuan apakah semakin tinggi level pengetahuan jabatan, semakin simple isi chatnya, atau bagaimana dengan pola yang pada umumnya? Tolong ahli sampaikan,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
Menjawab itu, Frans menjelaskan bahwa komunikasi seseorang dengan jabatan tinggi perlu dianalisis lebih lanjut.
“Kalau pengalaman saya, semakin tinggi jabatan, semakin berusaha untuk menyampaikan sesuatu secara rumit. Jadi harus dianalisis,” ungkap Frans.
“Misanya bahasa politik, ketika seorang menteri berbicara misalnya akan diamankan, itu bukan berarti harfiah, seperti kata aman, bisa berarti akan diteruskan atau akan dihentikan,” tambah dia.
Dia menjelaskan bahwa bahasa dalam politik umumnya memiliki makna-makna konotatif sehingga harus dipahami secara politik dan konteks penggunaan bahasanya.
“Itu dalam ilmu kami itu dipelajari juga kapan kita menafsirkan sebuah kata secara harafiah, kapan kita harus melihat dari konteks yang lain. Seperti konteks sosial, konteks politik, seperti itu,” tandas Frans.
Dakwaan Jaksa
Baca Juga: Jokowi Acuhkan PPP karena Ongkosnya Mahal? Rocky Gerung Ungkap Nasib PSI jadi Partai Oligarki
Sebelumnya, Jaksa KPK mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Drama Kasus Hasto di KPK
Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
